- Antara/ Prasetyo Utomo
VIVAnews - Rencana DPR menggunakan Hak Angket untuk mengungkap mafia perpajakan sudah kandas dalam paripurna. Namun demikian, komitmen memberangus mafia perpajakan hingga ke akar-akarnya harus tetap ada.
"Kami punya komitmen 1.000 persen untuk memberantas mafia perpajakan itu. Hanya saja PAN lebih memilih agar penuntasan berbagai kasus pajak dilakukan dengan instrumen-instrumen yang sudah ada di DPR seperti Panja Pemberantasan Mafia Hukum dan Perpajakan Komisi III," kata Ketua DPP PAN, Bima Arya, di Jakarta, Jumat 25 Februari 2011.
Bima mengklaim, PAN akan berada pada posisi terdepan dalam pemberantasan mafia perpajakan. Partainya mendorong penyelesaian kasus perbuatan melawan hukum oknum-oknum petugas pajak harus dituntaskan melalui jalur hukum. "DPR mengawasi proses penegakan hukum tersebut dengan instrumen yang sudah ada, seperti Panja di Komisi III, rapat gabungan komisi, Pansus dan lain sebagainya," ujarnya.
Bima mengingatkan, dasar untuk mengungkap dan menuntaskan mafia perpajakan itu adalah hukum dan bukan politik. "Karena kalau instrumen politik yang digunakan, maka yang terjadi adalah kerawanan politisasi," kata dia.
Ketua Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edy, mengatakan pembentukan panitia angket tidak bisa atas dasar kasus-kasus yang ada. "Kalau hal itu yang terjadi, maka akan banyak sekali angket dibuat DPR dan artinya pula energi bangsa ini akan terkuras pada persoalan yang berputar disitu-situ saja," ujar Tjatur.
Menurutnya, persoalan mafia pajak berbeda dengan kasus bailout Century. Dalam bailout ada dugaan pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang sehingga layak dibentuk panitia angket untuk menyelidikinya. "Untuk mafia pajak tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa dinilai telah melanggar undang-undang," ujarnya.
Hubungan dengan Rizky Nazar Diduga Retak Lantaran Orang Ketiga, Instagram Syifa Hadju Diserbu
Sejak kabar itu viral, banyak warganet yang memberi perhatian kepada Syifa Hadju. Mereka ramai-ramai memenuhi kolom komentar.
