- Vivanews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional masih akan menunggu hasil kajian program pembatasan Bahan Bakar Minyak bersubsidi pada Maret 2011. Padahal sebelumnya Kementerian Koordinator telah memberikan sinyal akan adanya penundaan program tersebut.
“Bulan Maret ini laporan hasil kajian akan selesai. Jadi saya belum bisa komentar banyak,” kata Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana usai Peluncuran Buku Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015, di kantornya, Jakarta, Senin 28 Februari 2011.
Menurut Armida, dari hasil kajian itu akan segera diputuskan apakah pembatasan BBM besubsidi untuk kendaraan plat hitam jadi dilaksanakan atau tidak.
Kajian program pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, ujar Armida, sengaja ditugaskan kepada tim dari perguruan tinggi dengan alasan hasil kajiannya lebih objektif. Pemerintah khawatir jika kajian dilakukan oleh orang-orang dari kalangan pemerintah, hasilnya tidak akan objektif.
“Dari hasil kajian itu, baru bisa diputuskan, apakah akan ditunda atau ada opsi lainnya,” kata Armida.
Sebagai informasi, pemerintah menggunakan tiga pertimbangan yang mendasari rencana membatasi penggunaan BBM bersubsisi. Alasan pertama, adanya masalah disparitas harga pasar global dan dalam negeri.
Pertimbangan kedua, pemerintah memikirkan bagaimana implementasi kebijakan di lapangan. "Yang ketiga, adanya pertimbangan dampak inflasi,” kata Arminda.
Dia menggakui, kenaikan harga minyak dunia terus berlangsung di tengah kondisi Timur Tengah yang sedang memanas. Bappenas memperkirakan harga minyak bertahan di level US$ 90 per barel. Asumsi harga tersebut lebih tinggi dari asumsi pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 sebesar US$ 80 per barel. (umi)
Yusril, Otto hingga Hotman Paris Temui Prabowo Subianto, Lapor Hasil Sengketa Pilpres 2024
Tim Pembela Hukum Prabowo-Gibran yang berjumlah 45 orang, menemui Prabowo Subianto pada Selasa, 23 April 2024 malam. Pertemuan itu berlangsung di kediaman Prabowo sendiri
