- depkeu.go.id
VIVAnews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengultimatum para importir film untuk melunasi kekurangan tambahan pajak royalti film paling lambat pada 12 Maret 2011. Bahkan pemerintah siap melakukan upaya hukum terhadap para distributor tersebut.
"Kami berikan waktu selama 60 hari, sejak 12 Januari hingga 12 Maret nanti habis waktunya untuk membayar pajak royalti," ucap Direktur Jendral Bea dan Cukai Kemenkeu Thomas Sugijata kepada wartawan di Jakarta, Senin 28 Februari 2011.
Sebelumnya Kemenkeu pernah mengungkapkan bahwa total kekurangan tambahan bea masuk royalti film yang harus dibayarkan tiga distributor film mencapai Rp30 miliar. Kekurangan tambahan itu belum termasuk denda yang dikenakan berkisar 100-1.000 persen.
Menurut Thomas, sepanjang masa penagihan aktif tersebut, importir bisa melakukan pembayaran ataupun mengajukan keberatan. Namun jika lewat dari masa waktu yang diberikan, Ditjen Bea Cukai akan mengirimkan surat tagihan 8 hari setelah masa penagihan berakhir.
Pemerintah juga telah memutuskan bakal memblokir aktivitas 3 importir film tersebut. Bahkan Bea Cukai siap menyita aset-aset tiga importir film jika pihak perusahaan tidak kunjung melunasi kekurangan tambahan pajak tersebut.
Selanjutnya, aset-aset perusahaan itu bakal dilelang pemerintah dan hasilnya dimasukkan sebagai pembayaran atas kewajiban pajak royalti.
Hal senada disampaikan Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai Heri Kristiono yang menegaskan, aparatnya siap memblokir aktivitas impor ketiga distributor tersebut jika sampai 12 Maret 2011 belum kunjung membayar kewajibannya.
"Tidak dilayani impornya, karena sampai kemarin masih ada yang mengimpor film. Nanti yang disita aset-aset perusahaan lalu akan dilelang," kata Heri. (umi)
Hakim Geram ke Saksi di Sidang Korupsi Tol MBZ: Proyek Triliunan Gini kok Main-main
Hakim mencecar saksi sampai tidak berkutit di kasus korupsi Tol MBZ. Dalam hal itu juga diketahui kalau tender sudah disetting siapa pemenangnya. Membuat hakim jadi heran
