- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Hatta Rajasa, menyatakan setiap partai anggota koalisi seharusnya mematuhi nota kerjasama yang telah ditandatangani dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
"Jadi (koalisi) tidak hanya pada eksekutif dalam persetujuan antara ketua partai dengan Presiden tapi juga di legislatif," kata Hatta di Jakarta, Rabu 2 Maret 2011.
Hatta yang mengaku ikut membahas nota koalisi itu menilai bahwa anggota partai di kabinet merupakan perpanjangan tangan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. "Itu jelas kok," ujar ketua umum Partai Amanat Nasional itu.
Usai menggelar rapat kabinet kemarin petang, Presiden SBY menyampaikan pernyataan mengenai anggota koalisi yang dianggap mbalelo. Presiden selaku Ketua Koalisi mengatakan ada kesepakatan koalisi yang dilanggar.
"Dari evaluasi yang saya lakukan, saya menilai, ini juga dijustifikasi atau dikonfirmasi oleh pandangan umum teman-teman di pemerintahan, bahwa ada sejumlah kesepakatan yang dilanggar oleh satu (atau) dua partai politik. Kesepakatan itu sesungguhnya terdiri dari 11 butir," kata SBY kemarin.
Pernyataan SBY ini ada kaitannya dengan perbedaan sikap dua parpol anggota koalisi, PKS dan Golkar terkait angket mafia pajak. (umi)
Hubungannya Diduga Retak karena Orang Ketiga, Begini Kata Syifa Hadju Soal Perselingkuhan
Menurut Syifa Hadju, setiap orang dalam sebuah hubungan pasti akan belajar menerima kekurangan pasangan masing-masing.
