- .rumah123.com
VIVAnews - Perum Perumnas siap terlibat dalam pembangunan rumah murah. Namun, perusahaan pelat merah di sektor perumahan itu mensyaratkan agar pemerintah memberikan tambahan anggaran kewajiban pelayanan umum (public service obligation/PSO) khususnya dalam hal penyediaan lahan.
"Tambahan anggaran PSO belum tahu, karena dari rencana yang kemarin, belum muncul adanya program (100 ribu unit) ini," kata Direktur Utama Perum Perumnas, Himawan Arif, usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jalan Wahidin, Jakarta, Rabu, 2 Maret 2011.
Himawan mengakui, perusahaan sebelumnya memang sudah menghitung anggaran untuk pembangunan rumah murah. Dalam hitungan Perumnas, sedikitnya dibutuhkan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk membangun rumah sebanyak 27-30 ribu unit.
Dengan rencana menambah jumlah rumah murah yang bakal dibangun menjadi 100 ribu unit, Himawan mengaku perusahaan harus menghitung ulang kebutuhan anggaran.
Sebagai catatan, pemerintah berencana menggunakan sebagian dana hasil penghematan anggaran kementerian atau lembaga untuk membiayai pembangunan rumah murah. Dari target penghematan anggaran sebesar Rp20 triliun, pemerintah sedikitnya sudah memperkirakan ada anggaran Rp15 triliun.
Saat ini, Perumnas telah mengantongi komitmen dari pemerintah daerah (Pemda) untuk penyediaan lahan rumah murah sebesar 40 persen dari total lahan rumah yang akan dibangun. Komitmen tersebut di antaranya berasal dari pemda di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Sementara itu, untuk lahan di Jabodetabek, Perumnas kesulitan karena keterbatasan ruang, khususnya di wilayah Jakarta.
Namun, Perumnas menawarkan konsep pembangunan rumah murah di Jakarta dengan jalan optimalisasi okupansi rumah susun (Rusun) yang sudah ada. "Sebenarnya konsep perumahan perkotaan adalah vertikal," kata Himawan. "Menko mengarahkan beberapa rusun yang saat ini ada agar bisa lebih cepat terhuni." (art)
Mahfud MD Bicara Pentingnya Jaga Demokrasi agar Terhindar dari Kediktatoran
Pakar hukum tata negara Mahfud MD berbicara mengenai pentingnya menjaga demokrasi di Indonesia agar pelanggaran-pelanggaran tak terjadi kembali.
