- Antara/ Jefri Aries
VIVAnews - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menunggu sikap Presiden SBY tentang usulan partai politik anggota koalisi untuk memberikan imbalan bagi yang mematuhi komitmen koalisi, dan sebaliknya, menjatuhkan sanksi bagi yang membangkang.
"Kami sudah mengusulkan ke SBY. Pada prinsipnya, soal reward and punishment Beliau (SBY) setuju dan akan membuka kembali kontrak yang dulu disepakati," kata Ketua Fraksi PKB, Marwan Ja'far, di Jakarta, Kamis, 3 Maret 2011.
Marwan menyatakan PKB adalah salah satu anggota koalisi yang selalu taat dan patuh. Toh demikian, politisi PKB ini belum dapat memastikan imbalan seperti apa yang akan diberikan SBY kepada partainya. "Semua hak prerogratif Presiden. Kami tidak mencoba masuk ke ruang ini. Berapa jumlahnya dan apa posisinya di kabinet, tidak etis kami tahu. Tanya ke Presiden," ujarnya.
Setelah usulan Angket Mafia Pajak ditolak di DPR, kisruh di antara partai anggota koalisi terus mengemuka.
"PKB akan terus menerus melakukan evaluasi dan mendorong anggotanya untuk terus mengabdi," kata Marwan.
Sementara itu, untuk Setgab (Sekretariat Gabungan) PKB menyarankan agar direvilitalisasi dan kepada partai anggota koalisi yang tidak loyal supaya dijatuhkan sanksi. "Saya kira seperti PKB saja, kalau ada anggota yang tidak loyal untuk apa dipertahankan, jadi duri dalam daging," ujarnya.
Sekjen PKB, Imam Nahrowi, menjelaskan mengenai kehadiran Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, dalam rapat koalisi di Istana Negara, kemarin. Menurut dia, pertemuan yang juga dihadiri para petinggi Partai Demokrat itu tak istimewa. "Itu pertemuan biasa, Setgab, tidak ada urusannya dengan reshufle kabinet," katanya, diplomatis. (kd)