- www.kemenpera.go.id
VIVAnews - Kementerian Perumahan Rakyat terus berupaya agar program rumah pro rakyat atau rumah murah dengan kisaran harga Rp20-26 juta bisa dimulai tahun ini. Untuk itu, semua pihak terkait akan didorong untuk mensukseskan pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Semua pihak, baik kementerian/lembaga pemerintah pusat maupun daerah, serta swasta seperti REI dan Apersi akan dilibatkan," kata Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Jumat 4 Maret 2011.
Namun, Suharso mengakui, kunci lancarnya program rumah murah dengan harga 20-26 juta tersebut ada di Pemerintah Daerah (Pemda). "Pemda di sini paling berperan, yaitu untuk pengadaan lahan, masalah pembebasan pajak dan lainnya," ujarnya.
Menpera menuturkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi dengan para gubernur dan aparat pemda lainnya demi lancarnya program pro rakyat yang ditargetkan terbangun pada tahun ini sekitar 100 ribu unit. "Saat ini, sedang kita matangkan mengenai dananya dan konstruksinya bagaimana. Setelah itu, baru kita adakan pertemuan dengan para petinggi Pemda," kata dia.
Sedangkan dana yang disiapkan, Suharso hanya mengaku masih dibahas berapa yang dikucurkan bagi program rumah pro rakyat dari dana penghematan kementerian dan lembaga sejumlah Rp20 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011. "Kita kemarin sudah membahasnya dengan Pak Menko (Menteri Koordinator Perekonomian). Tapi, masih belum final," tambahnya.
Namun, Menpera berjanji, bila sudah ada kepastian berapa dana yang bakal disiapkan untuk program rumah pro rakyat, segera akan diumumkan ke publik. Sebab, soal pendanaan juga akan dimintai persetujuan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat. "Jadi, tunggu dulu kalau bicara soal angka, tidak bisa buru-buru," ujar Suharso.
Seperti diketahui, pemerintah telah menyiapkan cetak biru rumah murah bagi masyarakat tak mampu dengan harga sekitar Rp20-26 juta. Cetak biru perumahan murah ini ditargetkan selesai pekan ini. Cetak biru itu mencakup luas rumah, harga, lokasi perumahan, dan jadwal pelaksanaan pembangunan.
Sementara itu, pemerintah juga akan mengalokasikan dana hasil penghematan kementerian dan lembaga untuk program-program pro rakyat. Salah satunya pembangunan perumahan bagi masyarakat tidak mampu.
"Jadi, penghematan ini kan mengejar Rp20 triliun. Sekarang ini kelihatannya masih Rp15 triliun. Kalau Rp15 triliun itu ada di masing-masing kementerian," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo usai rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, belum lama ini.
Menurut Agus, rencana penggunaan dana hasil penghematan anggaran tersebut mengacu pada instruksi presiden yang berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat kecil, mulai dari nelayan hingga masyarakat yang tidak mempunyai rumah.
Selain dari penghematan anggaran, menurut Agus, pemerintah juga akan mengkombinasikan anggaran pembangunan rumah bagi masyarakat miskin tersebut dari kegiatan corporate social responsibility yang dilakukan perusahaan swasta dan BUMN.
Pemerintah juga berencana menyiapkan anggaran khusus dalam APBN-Perubahan yang sebelumnya dikordinasikan dengan Badan Anggaran DPR.
Meski akan memberikan perhatian pada program perumahan murah, Menteri Keuangan akan tetap menjaga agar kondisi fiskal Indonesia sehat. Sebab, pemerintah juga memiliki berbagai komitmen antara lain perlunya cadangan risiko fiskal untuk bahan bakar minyak, listrik, serta dukungan pada alat utama sistem senjata. (sj)
Terungkap! Ini Identitas Selebgram Terjerat Kasus Narkoba di Jaksel, Salah Satunya Chandrika Chika
Sebelumnya, beberapa selebgram diamankan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Mereka diamankan Polres Metro Jakarta Selatan.
