VIVAnews - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Presiden tak perlu menerbitkan peraturan untuk mengatur penunjukan langsung dalam pengadaan logistik Pemilu. Namun Kalla memandang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) tetap dibutuhkan.
"Tidak perlu peraturan presiden itu," kata Jusuf Kalla dalam jumpa pers usai Salat Jumat di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat, 9 Januari 2009.
Menurut Kalla yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu, Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah sudah cukup mengatur. "Boleh ada penunjukan langsung apabila harga sudah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah," kata Kalla.
Sementara Perpu diperlukan karena Undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum mengatur penandaan surat suara hanya satu kali. Namun dalam praktiknya, kata Kalla, banyak pemilih yang menandai dua kali karena takut dianggap batal. "Ini soal rakyat, maka perlu ada sedikit perubahan," katanya.
Sebelumnya, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menyatakan Perpres diperlukan sebagai antisipasi jika waktu pengadaan logistik mepet tak sampai sebulan. Jika memakai prosedur normal, kata Hafiz, Pemilu bisa terancam batal karena logistik tak terpenuhi.
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
Bergabungnya Aulia Rachman ke PSI, Demi Rekomendasi Dukungan Maju di Pilwakot Medan
Medan
7 menit lalu
Hingga saat ini, Aulia Rachman belum ada satu partai politik mengusung dirinya maju Pilkada Medan tahun ini. Ia berharap dapat diusung partai pimpinan Kaesang Pangarep.
Gerindra Kirim Sinyal Bakal Usung Di Pilwali Malang, Wahyu Hidayat Justru Tidak Tahu
Malang
9 menit lalu
Wahyu Hidayat dianggap sangat memungkinkan untuk diusung menjadi calon Wali Kota Malang. Informasi dari DPC Partai Gerindra Kota Malang Wahyu Hidayat intens berkomunikasi
Semakin banyak mouse gaming terbaik 2024 yang dihadirkan sebagai perlengkapan penting para gamers. Berikut beberapa rekomendasi terbaiknya untuk kamu.
PBNU justru yang menjauh dan tidak peduli dengan kondisi NU di bawah. Malah yang lebih dominan adalah PKB yang bahu-membahu dengan struktur NU di bawah.
Selengkapnya
Isu Terkini