- ANTARA/Kris Hadiyanto-Setwapres
VIVAnews - Sistem peringatan dini berbasis teknologi yang dikendalikan dari Pusat Pengendalian Operasi Penangggulangan Bencana (Pusddalops PB) Sumatera Barat dinonaktifkan selama sebulan. Dengan sendirinya, peringatan dini yang terkoneksi ke alat tsunami early warning system (TEWS) tidak aktif untuk sementara waktu.
“Kami terpaksa menggudangkan sejumlah perangkat lunak untuk sementara waktu karena gedung sedang diruntuhkan pasca gempa 2009 lalu,” ujar Kepala Pusdalops BPBD Sumbar Ade Edward, Jumat 11 Maret 2011.
Akibatnya, peralatan pendeteksi gempa, permukaan laut, akselerometer, sistem informasi manajemen bencana darurat, tidak berfungsi. Penonaktifan sejumlah peralatan canggih tersebut dilakukan sejak 16 Februari lalu.
Penonaktifan ini juga mengakibatkan terputusnya sistem komunikasi darurat yang terpasang di Mentawai. Sistem komunikasi darurat yang dipasang dengan biaya sebesar Rp27 miliar ini untuk sementara hanya bisa diakses dari wilayah pusat.
“Walaupun akses ke provinsi terputus dari Mentawai, mereka masih bisa melakukan kontak langsung dengan pusat (BNPB),” kata Ade. Komunikasi darurat berbasiskan radio satelit ini terintegrasi hingga tingkat kecamatan di Mentawai.
Saat ini, pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana Sumbar beroperasi dengan mengandalkan communication mobile (commob) dan satelit VSAT (Very Small Aperture Terminal). Sejumlah peralatan yang dimatikan tersebut akan kembali beroperasi pada awal April setelah mendapat bantuan dari pihak Australia.
Pihak Australia akan membantu lima unit kontainer yang difungsikan sebagai tempat operasi sejumlah piranti lunak yang saat ini digudangkan. Lima kontainer ini nantinya akan menjadi kantor sementara untuk mengaktifkan sejumlah peralatan peringatan dini bantuan sejumlah negara.
Menurut rencana, kantor permanen Pusadalops Sumbar akan dimulai pembangunannya pada Juni 2011 dengan memanfaatkan bantuan Australia sebesar Rp 50 miliar. Pusat pengendalian operasi bencana ini akan menjadi pusat pelatihan dan regional Sumatera Tengah meliputi Bengkulu, Nias, Sibolga, Sumbar.
Terkiat aktivasi sirine TEWS, pengendaliannya dipegang Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. ”Selain di Pusdalops, back-up sistem tombol untuk mengaktifkan TEWS juga ada di BMKG,” kata Ade. (adi)
Laporan: Eri Naldi | Padang
Nurul Ghufron Bakal Disidang Etik Dewas KPK pada 2 Mei Terkait Mutasi Pegawai Kementan
ewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencananya akan menggelar sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 2 Mei 202 mendatang.
