- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meneken kesepakatan dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait pengembangan dan pengelolaan sisitem informasi akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
BUMN tersebut antara lain PT Jasa Marga Tbk, PT Wijaya Karya TbK, PT Adhi Karya Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Waskita Karya Tbk, PT Hutama Karya, PT Istaka Karya, PT Brantas Abipraya, PT Indra Karya, PT Yodya Karya, PT Virama Karya, PT Indah Karya, dan PT Amarta Karya.
"Kami akan membentuk pusat data BPK dengan menggabungkan data elektronik BPK dengan data elektronik auditee (pihak teraudit)," kata Ketua BPK Hadi Poernomo di Jakarta, Senin 14 Maret 2011.
Sementara itu, dia mengaku modal BUMN tahun ini bernilai Rp1.300 triliun. Modal itu terdiri dari belanja modal dan belanja operasional.
Atas besaran nilai tersebut, menurut Hadi, evaluasi keuangan oleh pihaknya tidak akan mungkin terjadi. "Bagaimana mungkin evaluasi terjadi kalau tidak melakukan breakthrough (terobosan)," ujar dia.
Melalui pusat data tersebut, dia menambahkan, BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersebut. "Kami ingin membentuk sinergi," kata Hadi Poernomo.
Survei LSI: Mayoritas Rakyat Percaya Kejagung Bakal Usut Tuntas Kasus Korupsi Rp 271 T
Survei LSI menyebutkan, Sebanyak 68,4 persen masyarakat percaya Kejaksaan Agung akan mengusut tuntas kasus korupsi terkait PT Timah yang merugikan negara hingga Rp 271 T.
