- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Pemerintah menyatakan belum bersikap soal pengaturan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Awalnya, pemerintah akan melakukan pengaturan melalui larangan penggunaan premium pada kendaraan pribadi awal April ini.
"Yang penting, jangan reaktif. Kami berpikir pada jangka menengah panjang," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 17 Maret 2011.
Hatta menambahkan, saat ini yang harus dilakukan adalah melakukan penghematan BBM secara nasional. "Kita harus lebih disiplin pada kuota," ujar dia. Selain itu, pemerintah harus melakukan diversifikasi energi secepatnya.
Pengamat energi Kurtubi mengatakan, bila akan menurunkan beban subsidi, pemerintah seharusnya belajar dari kebijakan sebelumnya, konversi energi.
Menurut direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies itu, sebelum konversi elpiji dilakukan pada 2007, subsidi minyak tanah merupakan terbesar dibandingkan dengan premium maupun solar. Kenyataannya, melalui konversi, konsumsi minyak tanah anjlok, dengan sendirinya subsidi juga berkurang drastis.
Pemerintah sebenarnya bisa melakukan konversi premium dan solar dengan bahan bakar gas (BBG). Penggunaan BBG sudah teruji pada bus TransJakarta, bajaj, dan sejumlah taksi. "Bajaj saja bisa, masa mobil pribadi tidak bisa?" katanya.
Menurut Kurtubi, biaya konversi BBG tidak seberapa bila dibandingkan dengan subsidi BBM yang harus dikeluarkan pemerintah tiap tahun.
Tahap awal, pemerintah bisa mewajibkan seluruh mobil pelat merah dan angkutan umum di Jakarta dan sekitarnya untuk beralih pada BBG. Caranya, pemerintah mempercepat pembangunan tangki apung LNG (LNG receiving terminal) di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Setelah selesai, pemerintah memasang pipa dari Tanjung Priok ke pool taksi, bus, dan bajaj.
"Pembangunan pipa gas biayanya tidak jauh beda dengan pipa air," katanya.
Selain membangun pipa, pemerintah juga harus memberikan alat pengonversi BBG yang dipasang pada tiap kendaraan. "Ini harganya sekitar Rp4 juta per kendaraan," katanya. "Ini mirip pemberian kompor dan tabung elpiji ke masyarakat."
Setelah kendaraan pelat merah dan pelat kuning, pemerintah tinggal mewajibkan kendaraan pelat hitam. Sambil menunggu untuk mewajibkan kendaraan pribadi, pemerintah bisa memfasilitasi pembangunan stasiun pengisian BBG (SPBBG). "Setiap SPBU yang masih memiliki tanah kosong wajib membangun SPBBG," katanya.
"Bila sudah berjalan, konsumsi premium dan solar akan jauh menurun, seperti konsumsi minyak tanah. Subsidi pun akan jauh berkurang," tuturnya.
Kurtubi menawarkan jalan lain dalam menurunkan beban subsidi, yaitu menaikkan harga premium dan solar. Namun, risikonya pemerintah akan didemo rakyatnya. "Ini jalan paling sederhana. Tapi pemerintah mana yang mau didemo? Kan tidak ada," tutur Kurtubi. (art)
Nasib 2 Debt Collector Ambil Paksa Mobil Polisi, Kemenhub Pangkas Jumlah Bandara Internasional
Berita tentang nasib dua debt collector yang hendak mengambil paksa mobil Aiptu Fandri di parkiran salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palembang jadi yang terpopuler.
