- www.telkom.co.id
VIVAnews - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menyediakan dana sebesar Rp2 triliun untuk pembelian kembali (buyback) saham beredar di pasar modal. Dari 47 persen saham publik, porsi buyback yang akan diambil sebesar 1 persen dengan dana dari internal.
"Tapi, kami membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham," kata Direktur Utama Telkom, Rinaldi Firmansyah, di Jakarta, Rabu, 30 Maret 2011. Per 31 Desember 2010, posisi kas perseroan akhir tahun sebesar Rp8 triliun.
Rinaldi menambahkan, setelah mendapat persetujuan pemegang saham, manajemen memiliki rentang waktu satu hingga dua tahun untuk merealisasikan rencana tersebut.
Dia menjelaskan, buyback saham itu dapat meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. "Return bagi pemegang saham sudah lebih bagus," jelas Rinaldi. Keputusan mengenai aksi korporasi itu dilaksanakan setelah rapat umum pemegang saham pada Mei atau Juni.
Adapun mengenai rencana buyback saham PT Telkomsel dari Singtel. Rinaldi menjelaskan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan pembicaraan. "Ini kan saham Singtel, kalau dia tidak mau menjual bagaimana," kata dia.
Rinaldi menambahkan, rencana buyback saham Telkomsel tidak masuk dalam rencana perseroan lebih dari satu tahun.
Sepanjang 2010, menurut Rinaldi, perseroan mencatat kenaikan pendapatan di bawah lima persen. "Kami berbeda dengan perusahaan lain yang hanya memiliki seluler dan internet. Kami masih punya (telepon) kabel," jelas dia.
Perseroan mencatat kenaikan dari bisnis internet sebesar 40 persen. Pelanggan seluler naik 15 persen, namun pelanggan telepon kabel turun 8 persen.
Tahun ini, perseroan mengalokasikan belanja modal sebesar Rp17 triliun. Sebesar 70 persen dari belanja modal akan digunakan untuk memperkuat bisnis seluler. "Sisanya untuk broadband dan lain-lain," kata dia. Telkom juga memiliki utang jatuh tempo sebesar Rp4 triliun tahun ini.
Bertemu Pelayanan Imigrasi Kementerian Kehakiman, Kemnaker Berharap Banyak Peserta SSW di Jepang
Kemnaker antusias dan menyambut baik informasi terkini dari Kementerian Kehakiman Jepang terkait kebijakan baru penerimaan tenaga kerja asing di Jepang dalam sistem SSW.
