- www.streetdirectory.com
VIVAnews - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2009 mengalami penurunan kualitas. Buktinya, Laporan Hasil Pemeriksaaan Semester (LHPS) II-2010 menunjukkan LKPD yang memperoleh opini tidak wajar meningkat 54 persen dari 2008 sebanyak 31 laporan keuangan menjadi 48 laporan keuangan.
"BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI), terutama pada entitas yang memperoleh opini tidak wajar dan tidak memberikan pendapat baik pada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja maupun pada struktur pengendalian intern," kata Ketua BPK Hadi Purnomo dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 April 2011.
Pada semester II-2010, BPK telah memeriksa 151 LKPD tahun 2009, 2 LKPD tahun 2008 serta 6 laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, dan badan lainnya. Dengan telah diselesaikannya pemeriksaan atas 151 LKPD pada 2009, maka pada 2010, BPK telah menyelesaikan laporan atas 499 LKPD pada 2009 atau 99 persen dari 504 pemda yang wajib menyusun LKPD tahun 2009.
BPK juga melaporkan 20 pemerintah daerah merupakan daerah pemekaran baru yang belum wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan atas empat LKPD yaitu Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur pada Provinsi Maluku, serta Kabupaten Mamberamo Raya pada Provinsi Papua masih dalam proses penyelesaian.
Sementara itu, pemeriksaan LKPD Kabupaten Teluk Wondana pada Provinsi Papua Barat ditunda disebabkan force major (banjir Wasior).
Walaupun jumlah LKPD yang memperoleh opini tidak wajar bertambah dari 499 LKPD tahun 2009 yang diperiksa pada tahun 2010, BPK mencatat adanya perbaikan LKPD yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari 13 LKPD menjadi 15 LKPD. Sementara itu, LKPD yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian juga mengalami peningkatan dari 323 laporan menjadi 330 laporan.
Prestasi aparat daerah dalam membuat laporan keuangan juga terlihat dari berkurangnya LKPD yang memperoleh opini tidak memberikan pendapat dari 118 laporan menjadi 106 laporan keuangan.
Menurut Hadi, kelemahan SPI yang sering terjadi dalam LKPD terutama pada pengendalian aset tetap seperti nilai aset tetap tidak dikapitalisasi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, perbedaan pencatatan antara saldo aset tetap pada neraca dengan dokumen sumber dan penyajian aset tetap tidak didasarkan hasil inventarisasi dan penilaian.
Pemeriksaan BPK terhadap LKPD tahun 2009 menemukan sedikitnya ada 1.460 kasus kelemahan SPI, dan 2.320 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp1,43 triliun. Dari temuan ketidakpatuhan ini, temuan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan daerah yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan penyetoran ke kas daerah selama proses pemeriksaan senilai Rp21,87 miliar. (art)
Jaksa KPK Panggil Febri Diansyah dkk ke Sidang SYL, Ini Alasannya
Jaksa KPK akan memanggil Febri Diansyah dkk dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian (Kementan) dengan terdakwa mantan Mentan SYL.
