- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Pemerintah diminta menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ketimbang terus berkutat dengan ruwetnya rencana pembatasan BBM. Demikian dinyatakan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang melihat pilihan menaikkan harga BBM merupakan hal yang paling memungkinkan dan logis untuk diterapkan.
Hal itu, kata JK, karena pengguna kendaraan bermotor tergolong orang yang mampu. "Bisa beli motor kan berarti bisa beli bensin," kata Jusuf Kalla di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok, 5 April 2011.
Kalla mengatakan jika harga BBM tidak dinaikkan, anggaran negara akan bermasalah. "Lebih banyak subsidi daripada pembangunan, maka jalan rusak," ujar dia.
Dia menambahkan kebijakan pembatasan BBM dapat menimbulkan masalah baru. Dengan estimasi harga minyak mentah sebesar US$120 per barel, maka harga Premium berada di kisaran Rp6.000 per liter, artinya masih jauh lebih murah dibanding harga Pertamax yang saat ini berada di kisaran Rp8.000 lebih.
Dia khawatir jika pembatasan BBM diteruskan akan terjadi penyelewengan. "Akan ada masalah di pompa bensin, saling curiga, dan muncul BBM oplosan," jelas Kalla.
Dia mencontohkan mobil pelat kuning dapat menyalahgunakan sistem tersebut. "Mobil pelat kuning bisa membeli Premium di mana-mana dan dijual lagi ke tempat lain," tuturnya.
Pemerintah, dia melanjutkan, harus berani mengeluarkan kebijakan tidak populer. "Bahaya, seorang pemimpin yang tidak mau mengeluarkan kebijakan tidak populer," Kalla mengingatkan.
Mantan Direktur Utama Pertamina Ari Sumarmo sepakat dengan pendapat Jusuf Kalla. "Dari dulu isunya kenaikan harga. Kenaikan harga dilihat dari subsidi mampunya berapa. Kalau sudah lebih dari batasan, ya bisa dinaikkan, seperti yang pernah DPR bilang," ujarnya.
Menurut dia, pembatasan BBM dapat diterapkan asal harus efektif dan tidak merugikan pihak manapun. "Pembatasan bisa saja, harus adil dan efektif. Jangan sampai ada yang dirugikan," kata Ari.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Firmansyah berpendapat agar pemerintah menaikkan harga BBM sebagai solusi yang memungkinkan.
Menurut dia, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi hanya akan menciptakan konflik dalam implementasi di lapangan. "Dibandingkan dengan pembagian dan alokasi BBM untuk kendaraan tahun dan jenis tertentu, hal itu akan menciptakan konflik dalam implementasinya," kata dia.
Firmansyah kemudian menghitung harga BBM yang pantas berada pada kisaran Rp5.000-5.500 per liter.
Menurut dia, ancaman tingginya inflasi dunia dan konflik di Timur Tengah menimbulkan ketidakpastian terhadap harga minyak mentah dunia. Pemerintah harus dapat segera memutuskan mengenai hal ini.
IHSG Anjlok 2 Persen Lebih Imbas Iran Serang Israel? Direktur BEI Buka Suara
Serangan militer Iran ke Israel telah berdampak pada pasar saham di kawasan Asia sejak pembukaan perdagangan pada Senin, 15 April 2024 kemarin.
