- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan anggaran pembangunan gedung baru tanpa mendengarkan protes Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Kedua fraksi ini kemudian memilih keluar atau walk out dari rapat paripurna.
Sebelumnya, politikus PDIP Aria Bima menginterupsi rapat untuk meminta proyek gedung dibahas ulang. Namun interupsi ini tak mendapat tanggapan sehingga agenda rapat dilanjutkan dengan pembacaan rancangan anggaran DPR untuk 2012 oleh Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Indrawati Sukadis.
Indrawati menyampaikan poin-poin rancangan anggaran untuk 2012. Dalam pemaparannya, anggaran dibagi atas dua satuan kerja yakni Dewan dan Sekretariat Jenderal. Total anggaran DPR untuk 2012 adalah Rp3,508 triliun.
Indrawati tidak menyebut secara spesifik anggaran untuk pembangunan gedung. Namun di dalam Satuan Kerja Sekretariat Jenderal, terdapat poin "peningkatan sarana dan prasarana" senilai Rp1,346 triliun.
Usai pemaparan, Wakil Ketua DPR Priyo Budi menanyakan, apakah bisa disetujui. Jawabannya adalah hujan interupsi. Namun Priyo mengetok palu pengesahan.
Sekretaris Fraksi Gerindra Eddy Prabowo menginterupsi, dengan menyatakan, fraksinya tidak setuju masih ada anggaran pembangunan gedung Rp652 miliar yang terdapat dalam Satuan Kerja Sekretariat Jenderal. "Karena fraksi kami menolak pembangunan gedung, khusus di poin ini kami tidak setuju," katanya.
Politikus PDIP Maruarar Sirait juga menginterupsi. "Saya melihat antara meminta persetujuan dan ketok palunya tidak sampai 1 detik.
Saya harap jangan terlalu cepatlah meminta persetujuan," kata Ara memprotes Priyo.
"Kalau memang ini dirasa kurang tepat, mari kita tunda sama-sama. Jangan sampai ada yang mengambil keuntungan politik dari ini. Kami minta ini ditunda, rakyat yang kami temui dan kami dengar, tidak mau pembangunan ini dilakukan," katanya.
Kemudian seorang politikus Demokrat yang duduk di Komisi V menyatakan, pembangunan gedung diperlukan. Dia menceritakan, di Amerika Serikat, seorang senator sampai memiliki 25 staf. "Itu pun rata-rata Phd," katanya. Phd adalah singkatan untuk doctor of philosophy, sebuah gelar strata 3.
"Kalau begitu, nanti kita taruh di mana (staf ahlinya). Kita harus berbasis kinerja. Kalau ini tidak dilakukan, yang rugi juga rakyat," katanya. "Kami juga mendengarkan aspirasi itu. Tapi rakyat selama ini diberikan informasi yang salah."
"Tiap ruangan itu tidak untuk anggota, tapi juga untuk para staf ahli. Lagi pula, Permen PU juga sudah mengatur masalah-masalah seperti itu," katanya. "Masih banyak panggung yang lain untuk menarik simpati rakyat. Jangan untuk menarik simpati rakyat, rumah kita sendiri yang dirubuhkan."
Politikus PDIP Aria Bima menjawab, "Kami memahami kebutuhan, tapi timing-nya belum tepat. Kami minta penundaan, karena untuk situasi sekarang, sangat tidak memungkinan. Sangat tidak tepat realisasi sekarang."
Giliran politikus Golkar Nudirman Munir angkat bicara. "Kita harus berpikir rasional saja. Lihatlah ruang eksekutif, ruang pembantunya saja, lebih besar dari ruang kita. Tolong kita berpikir yang rasional, yang masuk akal."
Akhirnya, Priyo yang memimpin sidang kembali mengambil komando sidang. Dia mengingatkan agenda hari ini untuk membahas rancangan anggaran untuk 2012. "Bagaimana kalau kita lanjutkan ke pidato penutupan Ketua?" katanya.
Interupsi berhujanan lagi. Namun rapat terus berlangsung ke agenda berikutnya. Ketua DPR Marzuki Alie mulai berpidato.
Akibatnya, satu demi satu politisi Gerindra keluar dari ruangan. Sekretaris Fraksi Gerindra Eddy Prabowo salah satunya. "Kemarin kami sudah ngotot, tapi kami juga sudah sampaikan. Kami akan tetap walk out dan interupsi soal gedung," katanya.
Sementara dari kalangan PDIP, Maruarar maju ke meja pimpinan. Marzuki sempat berhenti sebentar, dia berbicara dengan Maruarar.
Namun terdengar teriakan dari peserta. "Turun! Turun! Lanjut! Lanjut!"
Tak lama kemudian, politisi PDIP mulai ikut keluar mengikuti Gerindra. Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo menyatakan, "Kami minta klausul anggaran BURT yang menyangkut gedung, sebagaimana sikap fraksi, minta ditunda, tapi ternyata diteruskan. Ya sudah (silakan) teruskan." (eh)
Jokowi Tunjuk Menko Airlangga Jadi Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, Intip Tugasnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD.
