Biaya DPR ke China Belajar RUU Fakir Rp1,4 M

Komisi III DPR Kunjungi Imigrasi Bandara
Sumber :
  • VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis

VIVAnews - Rupanya kunjungan kerja ke luar negeri Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk bulan April dan Mei 2011 ini bukan dilakukan Komisi I saja. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menemukan, ada beberapa komisi lain yang ke luar negeri.

Salah satunya adalah kunjungan ke Australia dan China oleh Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Fakir Miskin Komisi VIII DPR. Kedua kunjungan ini menghabiskan anggaran Rp1,4 miliar.

"Alokasi anggaran sebesar Rp1,4 miliar ini jelas-jelas hanya menghambur-hambur pajak publik saja. Hal ini dilihat dari anggota DPR yang belajar (mengenai) orang-orang miskin harus sampai ke China dan Australia," kata Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews.com, di Jakarta, Sabtu, 16 April 2011.

5 Kontroversi Chandrika Chika, dari Hubungannya dengan Thariq Halilintar hingga Tersandung Narkoba

"Di mana kedua negara ini sudah termasuk kategori negara kaya, bukan miskin."

Total, Fitra mencatat, selain Komisi I, ada Komisi VIII, Komisi X, dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR yang pergi ke luar negeri antara April hingga Mei 2011. "Sebanyak 11 kunjungan dengan lokasi delapan negara. Dan keempat alat perlengkapan DPR ini menghabiskan uang pajak publik sebesar Rp12 miliar," katanya.

Dari delapan negara ini, yang paling disukai oleh anggota DPR adalah Amerika Serikat dan Spanyol yang masing-masing dikunjungi dua komisi. Padahal, alokasi anggaran yang paling boros adalah anggaran ke AS dan Spanyol.

Dua kali berangkat ke AS akan menghabiskan anggaran sebesar Rp3,3 miliar, selanjutnya untuk dua kali berangkat ke Spanyol akan menghabiskan anggaran sebesar Rp2,5 miliar. Sedangkan untuk berangkat dua kali ke China akan menghabiskan anggaran sebesar Rp1,2 miliar.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengakui anggaran ke luar negeri DPR meningkat pada 2011. Marzuki sendiri mengaku sudah mengimbau agar perjalanan ke luar negeri anggota DPR dikurangi. Namun, politikus Partai Demokrat itu menyebut, imbauannya tak didengarkan.

"Ketua DPR ini tak punya otoritas untuk (melarang ke luar negeri) itu," kata Marzuki Alie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 15 April 2011. "Sudah berkali-kali saya minta pengurangan tapi nggak didengarkan," katanya. (art)

Ganjar Tak Datang saat Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Capres-Cawapres Terpilih
Bakal capres Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersama ketum PKB Cak Imin di Jombang.

Prabowo Bakal Ketemu Cak Imin Pasca Penetapan KPU, PAN Bilang Begini

Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto menanggapi rencana pertemuan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketum PKB yang juga cawapres nomor 1 Muhaimin Iskandar.

img_title
VIVA.co.id
24 April 2024