- Prasetyo Utomo
VIVAnews - Penetapan mata uang tunggal bagi Perhimpunan Negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) masih sulit diwujudkan. Sebab, latar belakang politik dan ekonomi masing-masing negara ASEAN memiliki perbedaan fundamental.
Menurut Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Firmanzah, jalan menuju mata uang tunggal sangat sulit. Sebab, penggunaan mata uang regional membutuhkan kesamaan fundamental ekonomi.
"Kami harus membicarakan soal kebijakan fiskal, moneter, perpajakan, konsumsi, dan hal-hal ekonomi mendasar lainnya. Apalagi, sejarah politik masing-masing negara ASEAN berbeda," kata dia pada konferensi pers penandatanganan perjanjian kemitraan Universitas Indonesia dengan CIMB ASEAN Research Institute (CARI) di Auditorium Dekanat FEUI, Depok, Senin 18 April 2011.
Firmanzah mencontohkan, mata uang Euro membutuhkan waktu cukup lama untuk diadaptasi negara-negara di kawasan Eropa. "Persiapannya sudah sejak 1980-an dan perlu tiga-empat tahun, sehingga semua negara Eropa menyesuaikan ekonominya dengan mata uang bersama," ujarnya.
Yang paling penting sekarang, menurut dia, adalah mempersiapkan Indonesia agar siap menyambut ASEAN Community 2015. Caranya, menguatkan dunia usaha serta dukungan regulasi pemerintah.
Dengan keadaan demografinya, ASEAN adalah kekuatan baru ekonomi dengan pangsa pasar berpenduduk hampir 650 juta jiwa, total produk domestik bruto (PDB) hampir US$1.200 triliun. "ASEAN perlu bersama-sama, karena ada tantangan yang tidak bisa diatasi satu negara seperti krisis ekonomi serta ancaman keamanan regional seperti perompakan," kata dia.
Komisaris CIMB ASEAN Research Institute (CARI), Glenn Muhammad Surya Yusuf sepakat bahwa mata uang tunggal masih sangat dini untuk diperbincangkan. Faktor perbedaan modal, sumber daya manusia adalah beberapa isu penting terkait integrasi ekonomi.
"ASEAN bertujuan memperbaiki konektivitas antardunia usaha dan regulasi pemerintah. Terhambatnya komunikasi adalah faktor utama lemahnya kohesi," tuturnya.
Glenn menyebutkan, lemahnya kohesi dan integrasi membuat aliran modal langsung yang dibutuhkan bagi pertumbuhan sulit terjadi lintas negara ASEAN. "Saat ini, masih banyak kesulitan pertukaran kapital antarnegara ASEAN. Misalnya, Indonesia yang sulit menyerap obligasi (bond) asal Malaysia," kata dia.
Tentunya, dia menambahkan, untuk memudahkan integrasi, diperlukan kesepakatan regulator demi integrasi sistem finansial ASEAN. "Bila ingin membentuk ekonomi kluster seperti Brasil, China, Jepang, dan Korea, Indonesia membutuhkan regulasi lintas ASEAN," ujarnya. (art)
Bukan Hanya Palestina, Ini 9 Negara yang Belum Diakui Keanggotannya oleh PBB
PBB memiliki anggota sekitar 193 negara. Namun, di luar jajaran negara-negara tersebut, terdapat setidaknya 9 negara yang belum mendapat pengakuan sebagai anggota PBB.
