- antv
VIVAnews - Tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games, Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga Wafid Muharram, mengaku mengenal Mirdo Rosalina Manulang sebagai seorang pengusaha swasta. Wafid mengaku tak mengenal atasan Rosa yang dikabarkan seorang politisi.
"Soal Rosa staf politisi, dia (Wafid) nggak tahu. Tapi, kata Pak Wafid, Rosa kenal banyak politisi," kata pengacara Wafid, Erman Umar, di Gedung KPK, Kamis, 28 April 2011.
Menurut Erman, Wafid juga sebelumnya tidak mengenal Idris. Dalam kasus dugaan suap ini Rosa dihubungkan sebagai perantara antara Wafid dengan Idris selaku pengusaha dalam kasus pembangunan wisma atlet di Jakabiring, Palembang. "Apakah dia (Rosa) itu perantara, pengusaha, broker, itu kuncinya ada pada ibu Rosa untuk mengungkap kasus ini," ujarnya.
Masih kata Erman, Kementerian Olah Raga sendiri tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pemenang tender proyek SEA Games. "Itu panitia lokal, Sekretaris Menpora tidak berwenang menentukan pemenang tender."
Sebelumnya, pengacara Rosa, mengakui kasus ini juga melibatkan seorang politisi. "Dalam pemeriksaan, dia menyebut ada keterlibatan politisi," kata pengacara Rosa, Kamarudin Simanjuntak, kepada VIVAnews.com.
Namun, Kamarudin enggan menyebut siapa politisi yang dimaksud. "Tanyakan saja ke penyidik KPK. Dia (Rosa) sudah menjelaskannya," ujarnya. "Dia hanya menjalankan perintah atasannya."
Wafid Muharram kini tengah diperiksa KPK sebagai saksi bersama dengan Manajer Marketing PT Duta Graha Indah, Muhammad El Idris. Mereka diperiksa sebagai saksi dari tersangka Mirdo Rosalina Manulang. Selain itu, KPK juga dijadwalkan memeriksa Direktur PT DGI, Laurensius Teguh Khasanto, dan Claudia, pegawai PT DGI.
Wafid, Rosa, dan Idris ditangkap KPK pada pekan lalu. Mereka dituduh KPK tengah melakukan transaksi suap terkait proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabiring. KPK menemukan cek senilai Rp3,2 miliar saat menggeledah ruang kerja Wafid di Kementerian. (kd)
KPK Sebut Prabowo Subianto Tak Perlu Setor Nama-Nama Calon Menterinya
Presiden terpilih Prabowo Subianto, dikatakan tidak perlu menyetor nama-nama calon menteri, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi nama-nama itu distabilo tertentu.
