- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Terkuaknya cegah ke luar negeri atas Amrun Daulay, politikus Partai Demokrat yang tersangkut kasus korupsi, membuat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat ketahuan hendak berkunjung ke India. Meski Amrun gagal, namun beberapa anggota Komisi II lainnya tetap berangkat.
Kali ini, belajar tentang kependudukan adalah alasan mereka pergi ke negeri Bollywood tersebut. “Komisi II ke India dengan menghabiskan pajak rakyat sebesar Rp453 juta," kata Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), secara tertulis Selasa 3 Mei 2011.
Dengan demikian, menurut Fitra, selama satu bulan ini mulai dari 14 April sampai 3 Mei 2011, anggota DPR telah menghambur-hambur uang negara sebesar Rp15 miliar. Uchok menegaskan, tindakan DPR itu sekali lagi melukai hati rakyat Indonesia. Apalagi, agenda ke India dilakukan para anggota DPR itu secara diam-diam.
“Perilaku diam-diam ini, menjadikan anggota Komisi II kurang terpuji di mata publik, dan cenderung tidak punya tanggungjawab baik program maupun keuangan kepada publik. Padahal, sebagai anggota DPR yang mempergunakan anggaran publik, sebetulnya, anggota DPR menjelaskan lebih dulu perjalanan mereka ke India,” katanya.
Uchok pun mengungkapkan rasa syukurnya karena satu anggota DPR dari Partai Demokrat, Amrun Daulay, batal melakukan kunjungan karena tersangkut kasus korupsi dan oleh KPK sehingga dilarang bepergian ke luar negeri dengan surat No.Kep-148/01/III/2011 tertanggal 31 Maret 2011. Menurutnya, pencegahan Amrun berarti menghemat anggaran negara sampai nilai puluhan juta rupiah.
“Jadi alokasi anggaran untuk pelesiran ke India, yang pada mulanya sebesar Rp491 juta menjadi berkurang sebesar Rp453 juta,” katanya.
Dia menghitung, antara April sampai Mei 2011 ini, sudah 14 kali anggota DPR melakukan perjalanan ke luar negeri. Menurutnya, tindakan DPR ini adalah wujud perlawanan terhadap rakyat dan menganggap kritikan baik berbentuk pendapat maupun saran dari masyarakat yang ditujukan kepada mereka, dianggap sebagai “bualan kosong”.
“Kami dari Seknas FITRA menyatakan bahwa kepergian anggota Komisi II untuk plesiran ke India merupakan kegiatan yang tidak bermanfaat kepada publik, dan hanya membuang-buang anggaran negara secara sia-sia,” katanya.
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
