- VIVANews/ Anhari Lubis
VIVAnews - Pulau Guernsey meneken kerjasama Perjanjian Pertukaran Informasi Pajak (TIEA) dengan Indonesia. Perjanjian ini diteken menteri utama pulau itu, Lyndon Trott, dengan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Inggris, Yuri Thamrin.
"Saya harap penandatangan Perjanjian Pertukaran Informasi Pajak ini akan meningkatkan jalinan ekonomi antara Guernsey dan Indonesia," kata Trott, seperti dilansir The Telegraph, 3 Mei 2011.
Trott menyampaikan, Indonesia kini adalah anggota G20 atau 20 negara ekonomi terbesar di dunia. Posisi ini membuat Indonesia menjadi prioritas bagi Guernsey. Indonesia menjadi negara ke-23 yang menjalin kerjasama ini.
"Isi dari Perjanjian dengan Indonesia ini menyatakan bahwa Guernsey telah lama aktif dalam upaya internasional untuk memerangi kejahatan keuangan dan kejahatan lainnya, termasuk membiayai teroris dan memiliki sejarah pertukaran informasi dalam pidana pajak."
Sementara Yuli Thamrin menyatakan, setelah kerjasama dengan Guernsey, Indonesia akan menjalin tujuh perjanjian sejenis pula ke depan. "Menunjukkan komitmen Indonesia sebagai anggota G20 mendukung tranparansi dan kerjasama lebih luas dalam pertukaran informasi pajak dan akan berkontribusi dalam upaya menangani masalah pidana pajak, melawan pencucian uang dan memperkuat sistem keuangan internasional."
Di bawah perjanjian ini, jika diminta, Guernsey akan memberikan informasi bank dan lainnya yang terkait masalah pidana, dan perdata pajak. Perjanjian ini jelas langkah penting untuk memfasilitasi arus bisnis antara kedua kawasan ini.
Guernsey sebelumnya dikenal luas di Indonesia setelah pemerintah Indonesia berupaya mengklaim dana milik Tommy Soeharto di sana. Namun upaya ini kandas karena Pengadilan Guernsey tidak mengabulkan gugatan Indonesia.
Menteri PUPR: Pembangunan Rumah Menteri di IKN Sudah 80 Persen, Target Rampung Juli
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan, sampai saat ini progres dari pembangunan rumah tapak jabatan menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mencapai 80 persen.
