- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Sampah jadi persoalan serius bagi Bali yang mengandalkan sektor pariwisata. Pulau Dewata makin tertohok saat Time mengeluarkan artikel 'Holidays in Hell: Bali’s Ongoing Woes' pada 1 April 2011. Berlibur di Bali seperti di neraka.
Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Bali berpikir keras untuk menangani persoalan sampah yang kian menggunung. Kiat Singapura jadi alternatif. "Kami berharap bisa seperti Singapura, ujar Kepala BLH, AA Gede Alit Sastrawan, Kamis 5 April 2011.
Tidak mudah untuk mewujudkannya. Singapura bahkan membutuhkan waktu panjang supaya kinclong. "Penanganan sampah itu sulit. Singapura sendiri butuh waktu 30 tahun menanganinya," kata dia.
Namun, hasilnya luar biasa dan awet. Singapura pada tahun 1970-an mirip seperti Jakarta saat ini: kali dan sungainya kotor, di pinggir-pinggir kali banyak rumah kumuh. "Dulu, ada anekdot begini, di Singapura yang paling disiplin adalah warga Indonesia. Saya melihat ini bukan sindiran, tetapi peluang," ujarnya lagi. Oleh karena itulah, Bali tak pesimistis.
Jadi, apa yang akan dilakukan Bali? Yang pertama, kata Sastrawan, adalah penerapan sanksi tegas soal sampah, seperti halnya Singapura. Tanpa ampun. Ke dua, teknologi pengelolaan sampah.
Dijelaskan dia, sampah yang masuk ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) tiap hari mencapai 5.000-5.500 kubik. Jika digabung dengan sampah yang tidak terkelola di TPA, jumlahnya mencapai 10 ribu-15 ribu kubik. "Dari jumlah itu ada 5.000 -10.000 kubik yang tidak terkelola dengan baik," paparnya.
Jumlah sampah tak sebanding dengan lahan untuk TPA, itu yang jadi sumber masalah mengapa sampah tak tertanggulangi dengan baik. "Maka kita arahkan kepada teknologi yang mengurangi volume sampah. Lahan kita terbatas betul," kta dia.
Dengan teknologi, selain mengurangi volume sampah, juga diharapkan sampah akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan seperti kompos dan listrik. "Itu visi kita ke depan. Apalagi target kita 2013 Bali bebas sampah plastik," tambahnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Ranperda Penanggulangan Sampah DPRD Bali, I Gusti Lanang Bayu Wibiseka mengapresiasi langkah BLH Bali yang akan meniru langkah Singapura dengan menerapkan sanksi yang berat. "Singapura bisa seperti itu bukan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi karena sanksinya yang tinggi," terangnya.
"Kita harus meniru langkah Singapura. Tetapi penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat agar Perda itu tidak menjadi Perda misteri," ujarnya diplomatis.
Langkah itu juga didukung aktivis lingkungan hidup, Walhi. Anggota Dewan Daerah Walhi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, mengatakan wajib memberikan hukuman setimpal bagi pembuang sampah sembarangan. "Memang harus ada sanksi yang tegas. Kalau mau menunggu kesadaran masyarakat, sampai kapan, 20 tahun atau 50 tahun lagi? Sampah sekarang persoalan urgen di Bali," sindir perempuan berkacamata ini.
Laporan Bobby Andalan| Bali
Bertemu Majelis Masyayikh, Menag Bahas Rekognisi Santri dan Ma’had Aly
Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan system penjaminan mutu pendidikan pesantren.
