- Friendster
VIVAnews – Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Eko Patrio, mengaku heran dengan sorotan masyarakat dan media yang terus ditujukan kepada lembaganya, mulai dari soal kunjungan kerja, sistem informasi, sampai anggaran pulsa.
Ia mengaku tidak pernah menerima dana pulsa seperti yang digembar-gemborkan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).
Sebelumnya, FITRA merilis data yang berisi rincian jatah pulsa untuk anggota DPR. Berdasarkan penelusuran mereka, tiap anggota dewan mendapat jatah pulsa sebesar Rp14 juta per bulan, dan alokasi isi pulsa sebesar Rp168 juta per tahun. Dengan demikian, menurut FITRA, total anggaran isi pulsa untuk ke-560 anggota DPR mencapai Rp151 miliar per tahun.
“Saya tidak tahu apakah anggaran pulsa itu ada atau tidak. Tapi saya tidak pernah menerimanya. Yang saya terima selama ini adalah anggaran komunikasi untuk konstituen sebesar Rp14 juta,” kata Eko saat berbincang dengan VIVAnews.com. Ia menambahkan, Rp14 juta itu pun sebetulnya tidak dapat menutupi seluruh biaya komunikasi yang sampai saat ini ia habiskan.
Namun, Eko tidak ambil pusing dengan berapapun jumlah anggaran yang ia terima. “Tinggal pintar-pintarnya kita [anggota dewan] saja untuk menyiasatinya. Jujur saja, sejak satu setengah tahun menjadi anggota DPR, keuangan saya defisit,” ujar Eko blak-blakan.
Menurut dia, pendapatannya saat ini jauh di bawah pemasukannya saat bekerja di dunia hiburan sebagai artis dan pelawak.
Apapun, Eko tidak kapok menjadi anggota DPR. “Kalau ditanya apakah saya masih mau menjadi anggota DPR pada periode berikutnya, saya tetap bersedia. Yang penting saya bisa mewadahi aspirasi rakyat,” tuturnya.
Oleh karena itu, Eko siap dengan konsekuensi yang ia hadapi selaku anggota dewan yang terus mendapat sorotan dari publik.
Tapi Eko menyayangkan sorotan yang tidak berimbang dan proporsional yang ditujukan kepada lembaga legislatif tempatnya bekerja itu. “Kok ya sedikit-sedikit DPR. Padahal lembaga eksekutif menghabiskan anggaran yang jauh lebih besar daripada legislatif. Tapi yang disorot legislatif terus,” keluhnya.
Eko pun mengimbau rekan-rekannya sesama anggota DPR untuk memperbaiki cara komunikasi ke publik, agar tidak timbul berita-berita miring seputar mereka.
“Memang DPR terdiri dari banyak kepala dengan kepentingan berbeda. Tapi mbok ya jangan ada yang cari panggung sendiri,” tutupnya.
Arti dan Peran Amicus Curiae yang Diajukan Megawati dan Habib Rizieq ke MK
Pengajuan amicus curiae yang dilakukan sejumlah tokoh ini heboh mencuat terkait dengan persidangan dalam pekara sengketa hasil Pilpres 2024.
