- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews – Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi menyatakan, DPR tak perlu jengkel dan sakit hati dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang gencar melancarkan kritik kepada lembaga legislatif tersebut.
Ketua DPR Marzuki Alie sebelumnya mengaku sakit hati dengan LSM. “DPR sakit hati dengan LSM. Seolah-olah kami yang main-main (proyek). (Padahal) bukan kami yang hitung (anggaran),” kata Marzuki menanggapi berbagai pemberitaan seputar anggaran yang dihabiskan DPR, mulai dari anggaran pembangunan gedung baru DPR, sistem informasi, sampai yang terakhir ramai adalah soal pulsa.
“Inti dari kritikan kami adalah agar DPR mengedepankan kebijakan penghematan anggaran,” kata Uchok saat berbincang dengan VIVAnews, Jumat, 13 Mei 2011. Ia menekankan, LSM tidak bermaksud menjelek-jelekkan DPR atau menyerang angggota DPR secara personal. “Kami hanya melakukan koreksi agar DPR tidak terlalu boros,” tegas Uchok.
Pihaknya pun, kata Uchok, terbuka untuk menerima kritik balik dari DPR apabila data yang mereka kemukakan ternyata kurang sesuai dengan fakta yang ada. Awal pekan ini, FITRA merilis data berisi rincian jatah pulsa untuk anggota DPR.
Berdasarkan penelusuran mereka, tiap anggota dewan mendapat jatah pulsa sebesar Rp14 juta per bulan, dan alokasi isi pulsa sebesar Rp168 juta per tahun. Dengan demikian, total anggaran isi pulsa untuk ke-560 anggota DPR mencapai Rp151 miliar per tahun.
Namun data FITRA itu dibantah oleh sejumlah anggota DPR. “Saya tidak tahu apakah anggaran pulsa itu ada atau tidak. Tapi saya tidak pernah menerimanya. Yang saya terima selama ini adalah anggaran komunikasi untuk konstituen sebesar Rp14 juta,” kata anggota Fraksi PAN, Eko Patrio.
Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra juga mengemukakan hal senada. “Tak ada anggaran pulsa. Saya pastikan tak ada di slip gaji saya. Hanya disebut tunjangan komunikasi. Komunikasi kan abstrak, sementara pulsa lebih konkret,” ujar Muzani.
Sekretariat Jenderal DPR pun telah memberikan bantahan resmi terkait hal itu. “Tidak benar ada anggaran untuk uang pulsa. Yang ada yaitu biaya langganan pulsa untuk sms gateway sebesar Rp96 juta,” tutur Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Kesetjenan DPR Adil Rusli, saat dikonfirmasi.
Uchok menjelaskan, yang dimaksud pulsa oleh FITRA sebetulnya adalah tunjangan komunikasi, sama seperti yang dikemukakan oleh para anggota dewan. Menurutnya, dalam hal ini FITRA memang sedikit melenceng dalam melakukan penafsiran. “Itu kelemahan kami dalam (melakukan) penafsiran,” aku Uchok. Tunjangan komunikasi, katanya, memang tidak sebatas soal pulsa seperti yang disebut Muzani.
Eko Patrio menyayangkan sorotan tidak berimbang yang ditujukan kepada DPR. “Kok ya sedikit-sedikit DPR. Padahal lembaga eksekutif menghabiskan anggaran yang jauh lebih besar daripada legislatif. Tapi yang disorot legislatif terus,” keluhnya.
Uchok mengatakan, DPR tidak perlu antipati dengan LSM karena persoalan tersebut. DPR pun tak perlu iri dengan lembaga eksekutif yang kurang mendapat sorotan soal anggaran. “Masalahnya, persetujuan anggaran eksekutif itu juga terletak di DPR. DPR yang memegang, gak budgeting. Jadi kalau mau, DPR juga bisa mengurangi anggaran eksekutif,” ujar Uchok.
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
