- Antara/ Prasetyo Utomo
VIVAnews - Pembatalan 4.000 peraturan daerah yang bermasalah jelas merupakan kerugian bagi negara. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menghitung, kerugian bisa mencapai Rp15 triliun.
Menurut Patrialis, biaya pembuatan satu Perda lebih kurang Rp300 juta. Sementara Perda yang harus dibatalkan hampir sebanyak 4.000 Perda selama kurun waktu 2001 hingga 2009.
"Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena memang begitu keadaannya," kata Patrialis usai meresmikan Sentra Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Jum'at 13 Mei 2011.
Pembuatan Perda tersebut, kata Patrialis, seharusnya dikawal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Patrialis, Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk daerah yang istimewa karena lima pimpinan DPRD-nya ikut membenahi langsung masalah pembatalan Perda. Dengan demikian seluruh Bupati dan Walikota wajib menindak lanjuti pembatalan tersebut. "Di daerah lain, banyak sekali DPRD-nya yang masa bodoh," ujarnya.
Proses pembatalan Perda tersebut dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu Kementerian Dalam Negeri dan pengajuan uji materiil ke Mahkamah Agung. Kementerian Hukum, lanjutnya, mempunyai tanggung jawab untuk membantu masyarakat yang ada di daerah.
Patrialis Akbar juga memberikan kiat-kiat agar Peraturan Daerah tersebut tidak dibatalkan. Sebelum Perda disahkan, pemerintah daerah seharusnya melakukan harmonisasi dan sinkronisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemenkumham yang dipimpin Patrialis ini mempunyai ahli penyusun perundang-undangan.
Ke depan, Kementerian Hukum dan HAM membentuk "Law and Human Right Center" secara bertahap di sembilan daerah sejak Mei 2010. Diharapkan upaya itu akan terus berlanjut hingga seluruh wilayah Indonesia memiliki "Law and Human Right Center". Fasilitas itu dapat dimanfaatkan untuk konsultasi, harmonisasi, maupun sinkronisasi pemangku kepentingan. Bahkan juga dapat menekan kerugian negara akibat pembatalan perda-perda bermasalah.
Laporan Edy Gustan | Mataram
Kemnaker Berkomitmen Terus Tingkatkan Kinerja Layanan Publik Balai Besar K3 Jakarta
Kemnaker terus meningkatkan kinerja pelayanan publik dari Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BBK3) Jakarta pada bidang pelayanan K3 di Industri.
