- Antara/ Rosa Panggabean
VIVAnews – Di tengah persoalan pembelian pesawat MA-60 buatan China oleh PT Merpati Nusantara Airlines (MNA), pengadaan pesawat untuk maskapai Garuda Indonesia pun ditengarai bermasalah. Serikat Pekerja Garuda sudah mengadukan manajemen Garuda ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuduhan merekayasa harga pembelian pesawat.
Atas hal ini, DPR bisa memanggil dan membentuk Pansus seperti yang akan dilakukan terhadap kasus Merpati. “Kalau persoalan kelengkapan cukup, Serikat Pekerja Garuda mengadu ke kami, bisa jadi kami bentuk panitia kerja, lalu panitia khusus. Ini bagian dari bentuk fungsi pengawasan kami,” kata Arif Budimanta, Anggota Komisi XI DPR yang yang membidangi keuangan dan perbankan, dihubungi VIVAnews.com, di Jakarta, Minggu 15 Mei 2011.
Setelah mencuat berita pelaporan Serikat Pekerja Garuda, Arif melihat ada sesuatu yang tidak normal dalam internal manajemen Garuda. Hal itu, katanya, bisa jadi terdapat masalah lanjutan.
“Bila neraca keuangan Garuda bermasalah kami bisa memanggil mereka,” katanya.
Sebelum ini, aktivitas pembelian pesawat oleh Garuda tidak pernah dikomunikasikan ke Komisi XI DPR. Dan berdasarkan penilaiannya, politisi PDI Perjuangan tersebut melihat, keuangan Garuda sejauh ini baik-baik saja. Arif pun meminta semua pihak bersabar atas dugaan penyelewengan di internal Garuda.
“Kita tunggu saja KPK, mungkin mereka sedang mengurus banyak kasus, jadi yang ini belum,” ujarnya.
Juru bicara KPK Johan Budi SP menegaskan bahwa laporan soal ini masih terus ditelaah. "Bukan tidak mengusut. Kami masih pelajari di bagian Dumas (Pengaduan Masyarakat)," kata Johan kepada VIVAnews.com, Minggu, 15 Mei 2011.
Lebih detilnya, Johan mengaku perlu waktu untuk mengumpulkan informasi terlebih dahulu mengenai laporan ini dan berjanji akan memberikan keterangan secepatnya.
Kasus ini muncul ke permukaan setelah DPR menerima laporan Serikat Pekerja Garuda yang menuding ada rekayasa harga dalam proses pembelian pesawat. (eh)
Arif Budimanta Sebut UU Cipta Kerja Beri Banyak Manfaat kepada Pelaku UMKM
Satgas Undang-Undang Cipta Kerja Arif Budimanta mengatakan bahwa UU tersebut dibentuk dengan tujuan untuk memberi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM.
