- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Serikat Pekerja Garuda (Sekarga) mengadukan manajemen maskapai Garuda ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan rekayasa harga pembelian pesawat. Tak hanya KPK, Sekarga juga melaporkan kasus itu ke Komisi III DPR. Masalah tersebut juga mendapat perhatian Wakil Rakyat di Komisi XI.
Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan laporan itu masih terus ditelaah dan dipelajari. Sementara itu, Komisi XI DPR, yang membidangi perbankan dan keuangan termasuk pengawas keuangan BUMN belum mendapat laporan mengenai hal ini.
Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azhar Azis, berharap serikat pekerja Garuda mengirimkan laporan itu. "Jika kita temukan penyalahgunaan, kita bisa memanggil serikat karyawan," ujarnya kepada VIVAnews di Jakarta, Rabu, 18 Mei 2011.
Menurutnya pembelian pesawat Garuda termasuk bagian pengawasan Komisi XI, yang mengurusi keuangan negara dan keuangan negara yang dipisahkan. Keuangan negara yang dipisahkan itu termasuk pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Anggota Komisi XI, Maruarar Sirait, mempersilahkan jika masyarakat yang ingin membuat laporan terkait pengelolaan BUMN, termasuk serikat pekerja. Namun laporan itu sebaiknya didukung dengan fakta-fakta dan data yang lengkap.
"Kita lakukan pengawasan secara proporsional, dengan asas praduga tak bersalah," kata Sirait ketika dihubungi VIVAnews.
Menurutnya Komisi XI akan senang hati mempelajari jika mendapat laporan dengan fakta yang lengkap. Hal itu bisa menimbulkan diskusi data yang berkualitas.
"Ini bukan inisiatif dari kami, silahkan saja siapa yang memulai apakah Komisi III. Kita bisa melakukan pengawasan, yang penting kita akan klarifikasi kepada yang bersangkutan," ujar Sirait.
Sebelumnya dari pihak Garuda justru mempertanyakan pengadaan mana yang dianggap bermasalah. Pasalnya sejak 1998 setiap pengadaan pesawat sudah melalui proses keterbukaan informasi ke publik.
"Jadi, kalau kita melakukan penawaran harga untuk membeli pesawat, kita umumkan ke masyarakat melalui media asing maupun domestik. Bahkan, di situs kami juga bisa diakses," tutur Ikhsan.
Golkar Terbuka Jika Jokowi-Gibran Mau Gabung: Amin, Kami Anggap Doa
Politikus Partai Golkar, Nusron Wahid mengaminkan jika Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka bergabung ke Partai Golkar.
