- Antara/ Reno Esnir
VIVAnews - Ahmad Yani, politikus Partai Persatuan Pembangunan, menilai berita soal calo anggaran yang dilansir Majalah Tempo bukan data sampah. Menurut anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat itu, mestinya Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengusut.
Menurut Ahmad Yani, sistem anggaran Indonesia memang memberi peluang untuk munculnya calo anggaran. "Kan banyak kue anggaran, yang jadi rebutan itu bagaimana mendapatkan," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 18 Mei 2011. "Sehingga, banyak sekali daerah dan kementerian ataupun instansi pemerintah berlomba. Sehingga, terjadilah seperti apa yang dikutip oleh Tempo itu," katanya.
Sebenarnya menurut peraturan perundang-undangan, rapat-rapat DPR itu termasuk rapat Badan Anggaran digelar terbuka. "Kalaupun KPK tidak nongkrongin itu karena memang tugasnya bukan hanya itu, biarlah publik, masyarakat, media mengawasi. Semua rapat di DPR buat terbuka," kata Yani yang mengajukan diri menjadi calon Ketua Umum PPP itu.
Namun, Yani mengakui, ada banyak rapat Badan Anggaran yang tertutup. "Karena banggar selalu tertutup, orang curiga indikasi itu ada. (Kasus calo) ini bukan barang baru, semua sudah terjadi. DPR harus memperbaiki diri," katanya.
Selain laporan Tempo, dugaan calo anggaran masih ada di DPR juga mencuat saat kasus suap Wisma Atlet SEA Games ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu tersangka, Mindo Rosa Manulang, disebut banyak mengenal anggota Badan Anggaran DPR.
Dharma Polimetal Tebar Dividen 2023 Rp 171,29 Miliar, 28 Persen dari Laba Bersih
Nilai pembagian dividen itu diputuskan Dharma Polimetal dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Perseroan pada hari ini.
