- Antara/ Prasetyo Utomo
VIVAnews - Wakil Presiden Boediono mengaku kecewa dengan kinerja BP Migas dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral yang belum bisa meningkatkan produksi minyak nasional.
Rendahnya produksi minyak nasional, kata Boediono, akan berdampak buruk pada keamanan pasokan bahan bakar, impor minyak jadi besar dan ujungnya mengancam anggaran negara.
"Saya meminta BP Migas dan Departemen ESDM untuk memberikan perhatian serius terhadap masalah ini," ujar Boediono ketika membuka Konvensi dan Pameran Indonesia Petroleum Association ke-35 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu 18 Mei 2011.
Boediono mengatakan, masalah rendahnya produksi disebabkan eksplorasi yang menurun dalam beberapa tahun terakhir. Penghentian produksi juga dinilai masih tinggi. Sehingga, produksi minyak nasional yang ditargetkan pemerintah pada 2011 sebesar 970 ribu barel perhari sulit dipenuhi.
Sementara, saat ini produksi minyak hanya 911 ribu perbarel perhari. Padahal, untuk tahun 2014 pemerintah menargetkan produksi minyak nasional mencapai 1,2 juta perbarel perhari. "Saya kurang senang dengan performa produksi minyak kita," imbuhnya.
Dia menuturkan, masalah ini harus segera ditanggulangi secara bersama antara pemerintah dengan investor. Oleh karena itu, dia berharap investor dapat mengembangkan kerjasama secara nyata untuk meningkatkan produksi minyak nasional.
"Kita harus bekerja sama untuk menanggulangi penghentian produksi secara tiba-tiba yang berdampak buruk pada produksi," tegasnya.
Selain itu, untuk menambah cadangan minyak nasional, Boediono juga berharap optimalisasi lapangan minyak melalui Enhanced Oil Recovery (EOR) dapat diteruskan.
Sebelumnya Menteri Keuangan Agus Martowardojo pesimis target lifting minyak sebanyak 970 barel per hari bakal tercapai. Lifting atau produksi minyak siap jual tahun ini kemungkinan tidak bisa melebihi 950 barel per hari.
Menurut Agus, tidak tercapainya target lifting karena produksi Blok Cepu, Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang seharusnya dimulai tahun ini pelaksanaanya mundur. Alasan lain, banyak kontraktor minyak bumi dan gas yang terkena asas cabotage.
Asas cabotage merupakan ketentuan yang mengharuskan muatan domestik diangkut kapal-kapal berbendera nasional. Asas ini berlaku untuk kapal bermuatan komoditas tertentu.
"Dalam aturan hukum itu, masih ada kalangan yang menilai alat drilling perusahaan migas dianggap sebagai kapal, sehingga harus berbendera Indonesia," katanya. Walau asumsi target lifting tak tercapai, Menkeu optimistis anggaran keuangan negara masih aman.
BP Migas sendiri pernah menyatakan produksi minyak mengalami banyak kendala. Setidaknya terjadi 105 kejadian yang menyebabkan kehilangan potensi produksi, seperti penghentian produksi secara tidak terduga, masalah penerima produksi, dan keterlambatan proyek. Potensi kehilangan mencapai 37,85 ribu barel per hari.
Penghentian produksi secara tidak terduga biasanya karena kejadian alam, seperti hujan, petir, gelombang tinggi, dan banjir. Faktor ini menjadi penyumbang terbesar dengan potensi kehilangan produksi lebih dari 10 ribu barel per hari. Belum lagi kerusakan fasilitas produksi yang menyebabkan berhentinya operasi dengan potensi kehilangan lebih dari 8.000 barel per hari.
BP Migas juga mencatat, sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi cukup signifikan. Mereka adalah Chevron Pacific Indonesia, Pertamina EP, Total E&P Indonesie, Conocophillips, dan Kodeco Energy. Masing-masing kontraktor produksinya turun hingga 10 ribu barel per hari.
4.266 Personel Gabungan Kawal Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wapres Terpilih
Polisi siap memberikan pengamanan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang bakal menggelar penetapan pemenang Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden 2024, hari ini.
