Politisi PKS: Tampak Sekali Ada Tekanan
VIVAnews - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, menyatakan pemanggilan Ketua Dewan Pengurus Wilayah DKI Jakarta PKS, Triwisaksana, tanpa izin Menteri Dalam Negeri menunjukkan adanya tekanan pada polisi. Triwisaksana hanya bisa dipanggil dengan izin menteri karena berstatus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
"Karena ada tekanan, maka polisi tidak lihat lagi ada prosedur hukum yang harus dilewati," kata Fahri kepada VIVAnews, Kamis, 15 Januari 2009.
Bukan hanya polisi yang dilihat PKS mengalami tekanan. "Termasuk juga Panitia Pengawas Pemilu Jakarta, Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Pemilihan Umum," kata Fahri. "Kasihan juga mereka, karena bisa jadi hanya menjalankan perintah orang lain."
Namun Fahri tak menyebutkan rinci siapa orang yang memerintahkan itu. "Itu orang-orang yang ingin menyudutkan PKS dan ingin menyudutkan isu Palestina," kata Wakil Ketua Fraksi PKS di parlemen itu.
Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta melaporkan PKS melanggar aturan kampanye Pemilu karena demonstrasi menentang aksi militer Israel ke Gaza pada 2 Januari 2009. Presiden PKS Tifatul Sembiring, Triwisaksana dan Ketua Dewan Pengurus Daerah Jakarta Pusat PKS, M Agus, dilaporkan sebagai penanggung jawab aksi tersebut pada Polda Metro Jaya pada 7 Januari 2009.
Kurang dari seminggu, tanpa pernah memeriksa ketiga terlapor sebelumnya, polisi menyatakan ketiga pimpinan PKS itu sebagai tersangka. Mereka harus menghadap polisi pada Senin 12 Januari lalu namun batal. Lalu dilayangkan surat panggilan kedua untuk datang hari ini. Ternyata baru kemudian diketahui, salah satu tersangka yakni Triwisaksana hanya bisa diperiksa berdasarkan izin Menteri Dalam Negeri.
Pembiayaan Kendaraan Listrik Meningkat 338 Persen
Mandiri Utama Finance sebagai anak perusahaan Bank Mandiri yang bergerak dalam bidang jasa pembiayaan, kembali menyelenggarakan MUF Auto Fest 2024 di Jakarta dan digelar
