- istimewa
VIVAnews - Para bankir yang terhimpun dalam Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) menepis anggapan bahwa mereka selama ini malas mengucurkan kredit kepada masyarakat. Mereka justru menganggap ketidaksiapan sektor riil lah yang seringkali menyebabkan bank tidak bisa mencairkan kredit
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 23 Mei 2011.
Sigit mengungkapkan kondisi perbankan nasional per Maret tahun 2011 menunjukan nilai kredit bermasalah (non performing loan, NPL) sebesar 2,81 persen dan pinjaman yang tidak dicairkan (undisbursed loan) mencapai Rp623,2 triliun.
"Pertumbuhan kredit rata-rata 22,8 persen per tahunnya. Kesemua hal ini menunjukkan persoalan tidak melulu ada di perbankan," katanya.
Lebih lanjut Sigit menjelaskan beberapa faktor yang menjadi indikator ketidaksiapan sektor riil dalam menerima kucuran kredit perbankan terlihat dari iklim usaha, kesiapan infrastruktur, ketersediaan listrik dan energi, dan faktor lain yang menjadi pertimbangan pengucuran kredit.
Selain itu, minimnya penyaluran kredit juga seringkali bersinggungan dengan tingginya suku bunga kredit. Walau diakui Perbanas faktor ini bukanlah penyebab utama, karena ada faktor penyebab lain seperti akses terhadap sumber pembiayaan.
"Kebijakan penetapan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) bisa saja menurunkan suku bunga tapi yang menikmati juga mereka yang sudah punya akses ke perbankan. Yang belum dapat akses belum tentu menikmati," ungkap Sigit.
Dia menjelaskan beberapa komponen yang menentukan tinggi atau rendahnya suku bunga antara lain cost of fund (biaya dana), overhead cost (biaya operasional), profit margin (margin keuntungan), dan risk premium (premi resiko). "Premi resiko di sini menyebabkan sektor-sektor yang dulu menyumbang NPL tinggi akan sulit mendapat suku bunga rendah," paparnya.
Untuk menyelesaikan masalah minimnya penyaluran kredit ini, Perbanas mengusulkan beberapa penyelesaian, salah satunya melalui percepatan penyelesaian cetak biru perbankan nasional. "BI sudah memeelopori Arsitektur Perbankan Indonesia (API), tapi yang kami maksud dengan cetak biru ini setara dengan UU sehingga mengikat pemerintah, BI, perbankan, dan sektor riil," tuturnya
Kedua, membuat rencana induk pengembangan industri nasional, menetapkan sektor unggulan, serta membuat semua pihak turut mendukung dan mengembangkannya. "Sehingga perbankan akan mudah menurunkan premi risikonya," katanya.
Terakhir yaitu, perlunya aspek kehati-hatian dalam penentuan kebijakan perbankan, serta perlunya menyusun kebijakan yang memudahkan akses pelaku usaha terhadap lembaga keuangan. (kd)
Mobil Sedan Ludes Hangus Terbakar di SPBU Ngadirojo Wonogiri, Polisi Langsung Olah TKP
Sebuah mobil sedan terbakar di SPBU Kecamatan Ngadirojo, Wonogiri saat hendak isi BBM pada Selasa, 23 April 2024. Polisi langsung olah TKP.
