- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVAnews - Kendati beban anggaran terus meningkat, pemerintah masih belum memiliki keputusan terkait subsidi bahan bakar minyak, apakah akan ditambah atau dikurangi. Pengaturan BBM bersubsidi itu akan diputuskan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan.
"Sampai saat ini pemerintah belum memiliki keputusan. Kami berusaha agar BBM bersubsidi tepat sasaran," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh, di Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis, 26 Mei 2011.
Sambil menunggu pembahasan APBNP, menurut Darwin, yang dilakukan pemerintah saat ini adalah mengawasi dan mengatur BBM bersubsidi itu melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Menurut Darwin, dari 38,59 juta kiloliter yang sudah disetujui untuk mendapat subsidi, 93 persen di antaranya disalurkan oleh PT Pertamina.
Darwin memahami jika Kementerian Keuangan sedang mengevaluasi beban anggaran akibat kenaikan harga minyak dunia. Ia menjelaskan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga mensosialisasikan penggunaan BBM non subsidi dengan cara memasang spanduk, iklan, dan saran pada stasiun pengisian bahan bakar umum di Jabodetabek, serta melakukan uji coba.
"Sejauh ini kami sudah mengupayakan sosialisasi BBM bersubsidi pada aparat pemerintah, penegak hukum, organda, operator SPBU, dan Pemda," ujar Darwin.
Kenaikan harga minyak dunia membuat APBN mengalami defisit hingga Rp16 triliun. Pemerintah mengusulkan perubahan asumsi harga rata-rata patokan minyak mentah Indonesia (ICP) dari US$80 per barel menjadi US$90-100 per barel. Menkeu juga tidak bosan mengimbau Menteri ESDM dapat menjalankan program pembatasan subsidi BBM, baik melalui kenaikan harga atau membatasi konsumsi. (art)
Cak Imin Siap Hadiri Sidang Putusan Sengketa Pilpres Jika Diwajibkan MK
Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan siap hadir di sidang pembacaan putusan sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi.
