- Antara/ Andika Wahyu
VIVAnews - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengajukan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur transportasi untuk menjawab tumbuhnya daerah di sekitar Kota Bandung. Proyek ini bernama Sistem Transportasi Metropolitan Cekungan Bandung (MCB).
MCB merupakan sistem transportasi terpadu yang berada di kawasan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang. Kelima wilayah itu memiliki jumlah penduduk 5,7 juta jiwa (2010) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) senilai Rp 45,8 triliun (2009).
Anggaran yang diminta Gubernur adalah Rp19,46 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur transportasi hingga 2014. Alokasi sebesar itu akan digunakan untuk membangun jalan tol, penataan angkutan massal, pengembangan bandara, membangun jalan lingkar dan optimalisasi jaringan jalan.
“Jawa Barat dengan penduduk terbesar dan luasan kawasannya membutuhkan infrastruktur transportasi yang memadai," kata Heryawan dalam pernyataan tertulis ke VIVAnews, Jumat 27 Mei 2011. "Hal itu penting guna menghubungkan seluruh kawasan di Jawa Barat agar akses kegiatan pembangunan dan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan aman."
Penataan Cekungan Bandung ini perlu karena merupakan kawasan penyangga Ibukota Negara sehingga harus mampu menopang akselerasi pembangunan di sekitarnya. Konsep MCB menurut Heryawan akan diarahkan agar pergerakan penumpang dan barang menjadi efisien. Dengan demikian tingkat konsumsi energi lebih efisien. Tentunya MCB akan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat menjadi lebih tinggi.
“MCB juga akan menekan tingkat emisi agar lebih rendah guna menghadirkan lingkungan yang bersih,” ujar Gubernur yang diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional itu.
Usul ini sudah disampaikan Heryawan pada Sidang Kabinet Terbatas tentang Transportasi Kamis kemarin di Istana Presiden Jakarta. Pada kesempatan di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah Menteri terkait, Heryawan juga mengajukan sejumlah isu dan saran terkait dengan pembangunan sistem transportasi MCB di antaranya adalah terkait dengan pembiayaan dan keterbatasan anggaran, pembangunan sistem transportasi terpadu dan penyediaan infrastruktur transportasi.
Heryawan mengusulkan pembiayaan yang terbatas itu didukung dari pinjaman, dukungan regulasi untuk melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur transportasi serta pendanaan penuh atau sebagian yang berasal dari swasta sebaiknya diperuntukan bagi kegiatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada pemasukan seperti jalan tol.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Denny Juanda Puradimaja menjelaskan dari total dana Rp 19,46 triliun itu, pembiayaannya terdiri dari APBD Rp 300 miliar, gabungan APBD-APBN senilai Rp 1,92 triliun, APBN-Swasta Rp 1,66 triliun, dan APBD-APBN-Swasta Rp 15,58 triliun. Alokasi dan pembiayaannya tergantung dari jenis proyek yang akan dikerjakan.
Seperti pembangunan Ringroad dan Flyover akan dibiayai dari APBD-APBN, sementara pembangunan Bandara Kertajati dan 3 ruas tol dibiayai dari APBD-APBN dan Swasta. Sedangkan penataan PKL dan lahan Parkir dibiayai dari APBD saja. “Semuanya itu merupakan program pembangunan MCB jangka pendek hingga 2014. Sedangkan jangka panjangnya hingga tahun 2025,” ujarnya.
Bikin 2 Gol ke Gawang Korsel, Begini Kata Rafael Struick
Penyerang Timnas Indonesia U-23 Rafael Struick menilai kemenangan atas Timnas Korea Selatan U-23 adalah buah kinerja tim.
