- Vivanews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia resmi diluncurkan hari ini, Jumat 27 Mei 2011. Peluncuran ditandai dengan pemasangan tiang pancang proyek di empat lokasi.
"Pagi ini, dokumen masterplan siap diluncurkan oleh Bapak Presiden. Yang penting, bukan seberapa bagus dokumen dibuat, tapi seberapa besar kemampuan kita untuk mengimplementasikan di enam koridor di seluruh Tanah Air," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, di Jakarta Convention Center, Jumat, 27 Mei 2011.
Dengan pemasangan tiang pancang di empat lokasi itu, yakni Timika, Cilegon, Sei Mangke, dan Kupang, jumlah proyek yang akan diresmikan mencapai 17 proyek. Total investasi Rp190 triliun yang bersumber dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta nasional, foreign direct investment, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Hatta mengatakan, 17 proyek itu diharapkan selesai pada 2014. Bila terealisasi, proyek tersebut akan menyerap investasi sebesar Rp4.000 triliun.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana, mengungkapkan, masterplan tersebut bukan untuk mengganti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2025 yang telah dibuat pemerintah. "Namun, itu sebagai dokumen terintegrasi dan komplementer dari rencana tersebut," ujarnya.
Dia menjelaskan, melalui peluncuran masterplan itu, kalangan dunia usaha memiliki tanggung jawab dalam peningkatan investasi dan tenaga kerja. Sementara itu, pemerintah bertindak sebagai regulator dan katalisator dengan mempercepat beberapa peraturan yang harus dirampungkan.
Selain itu, pemerintah akan menyelesaikan masalah peraturan yang tumpang tindih dan mempertimbangkan insentif pada kegiatan ekonomi utama serta memberi kepastian perizinan.
Armida menambahkan, sebagai regulator dan katalisator, pemerintah akan mendukung perluasan dan percepatan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur. "Pemerintah telah menyusun rencana investasi pembangunan infrastruktur untuk 2011-2015 sebesar Rp755 triliun," kata Armida.
Dana tersebut berasal dari alokasi pemerintah sebesar Rp544 triliun serta melalui kerja sama pemerintah dan swasta Rp211 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan untuk beberapa proyek pembangunan, seperti jalan sebesar Rp143 triliun, rel kereta api Rp138 triliun, pelabuhan Rp49 triliun, bandar udara Rp14 triliun, energi dan listrik Rp288 triliun, utilitas air Rp8 triliun, telematika Rp102 triliun, dan pembangunan infrastruktur lain sebesar Rp13 triliun.
"Alokasi investasi pemerintah untuk infrastruktur tersebut untuk koridor ekonomi Jawa sebesar 28 persen atau sebesar Rp213 triliun. Sisanya 72 persen atau sebesar Rp542 triliun untuk koridor ekonomi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku," tuturnya. (umi)
Partai Koalisi Ganjar-Mahfud Md sedang Bahas Langkah Politik usai Putusan MK
Ketua Umum Partai Hanura mengatakan bahwa partai koalisi pengusung Ganjar-Mahfud Md masih membahas langkah politik yang akan diambil setelah putusan MK.
