- Antara/Ismar Patrizki
VIVAnews - Anggota Badan Anggaran DPR, Waode Nurhayati mengaku tidak takut bila Badan Kehormatan DPR memanggil dirinya.
"Saya menyampaikan fakta-fakta yang dilanggar. Ini penting bagi saya sebagai anggota Banggar (Badan Anggaran), bukan pribadi sebagai anggota PAN," kata Nurhayati, Jumat, 27 Mei 2011.
Kisruh seputar Nurhayati dengan pimpinan DPR mencuat setelah Ketua DPR, Marzuki Alie melaporkan Nurhayati ke BK. Penyebabnya, dalam sebuah program dialog di televisi Nurhayati menyatakan "Pimpinan Dewan Penjahat Anggaran."
Nurhayati menjelaskan, dia sudah berulang kali mengatakan tidak punya kepentingan di 120 daerah yang disebut. Hanya saja, ia mempertanyakan mengapa 120 daerah itu tidak mendapatkan anggaran.
"Sebanyak 120 daerah itu antara lain; Tabanan Bali, Merauke, Sumsel (Sumatera Selatan) atau Sumbar (Sumatera Barat), Jambi, beberapa Kabupaten di Aceh, dan Provinsi Papua," jelas Nurhayati.
Karena itu, Nurhayati mempertanyakan kepada pemerintah kenapa daerah itu tidak mendapatkan anggaran. "Waktu itu Menkeu bilang akan sampaikan secara tertulis. Sementara pemerintah harus menjelaskan. Ini rumusan kapasitas fiskal, jadi kesepakatan rapat itu angkanya variatif maksimal Rp40 miliar," terang Nurhayati.
Dalam rapat dengan pemerintah waktu itu, sudah ada simulasi angka. Namun, secara mengejutkan muncul peraturan menteri nomor 25. "Dari simulasi yang dibuat pemerintah hilang 120 daerah yang harusnya mendapatkan dana. Dan, keluarnya 120 daerah itu tidak diputuskan resmi dalam Banggar," tuturnya.
Dengan berubahnya simulasi yang tidak sesuasi, maka ia menduga ada indikasi bahwa simulasi itu dibuat oleh pimpinan Banggar. "Saya sebagai anggota panja transfer daerah tidak pernah membuat itu," tuturnya. (umi)