- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Ketua DPR RI, Marzuki Alie mengusulkan agar Badan Kehormatan (BK) DPR memproses Anggota DPR yang sudah jelas status hukumnya.
"Mereka yang terkait kasus hukum itu segera diselesaikan, karena itu jelas langgar Undang-Undang. Kalau yang belum jelas masalah hukumnya, tolong dipertimbangkan lagi," kata Marzuki sebelum rapat dengan BK di DPR RI, Jakarta, Senin, 30 Mei 2011.
Namun, Marzuki belum mengetahui persis siapa saja nama-nama Anggota DPR bermasalah yang diajukan BK tersebut. "Saya belum lihat, nanti lah," ujar Marzuki.
Apakah Muhammad Nazaruddin termasuk dalam daftar nama Anggota Dewan yang diajukan BK? "Nggak tahu," jawab Marzuki.
Marzuki menambahkan, pimpinan DPR akan mendengar penjelasan dari BK mengenai rencana tindaklanjut terhadap sejumlah anggota DPR yang bermasalah dengan hukum. Oleh karena itu, saat ini belum dapat ditentukan sanksi apa yang akan dikenakan terhadap sejumlah anggota DPR. "Nanti, kami bicarakan dulu lah," tegas Marzuki.
Hari ini, BK memang menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan DPR. Mereka akan membicarakan sejumlah kasus hukum yang menimpa beberapa anggota DPR. BK pun mengajukan nama-nama anggota dewan yang menyita perhatian publik dan memberi kesan kurang baik bagi DPR.
Wakil Ketua DPR, Pramono Anung mengaku sudah menerima nama-nama anggota DPR yang tersangkut perkara hukum, dari BK. “Semoga segala hal menyangkut anggota DPR yang heboh diberitakan di tengah masyarakat, bisa segera terselesaikan,” ujar Pramono.
Pramono berharap, BK dapat bekerja secepatnya, sesuai tugas dan kewenangan mereka, sehingga DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang seyogyanya menyalurkan aspirasi publik, dapat kembali meraih kepercayaan masyarakat. “DPR harus melakukan pembersihan kalau ingin citranya pulih,” tegas Pramono.
Pakar Ajak Masyarakat Dukung Perbaikan Pelayanan Publik Bea Cukai
Pakar sebutkan bahwa perhatian masyarakat terhadap kinerja Bea Cukai adalah wajar. Namun, Dr. Stepi mengingatkan agar kesalahan oknum tidak dijadikan kesalahan institusi.
