- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan tidak memberikan pendapat atau disclaimer kepada dua kementerian atau lembaga untuk pemeriksaan tahun buku 2010.
Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan, Hadi Purnomo, mengatakan bahwa dua kementerian yang disclaimer tersebut adalah Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan. "Alasannya, karena tidak memenuhi syarat Wajar Tanpa Pengecualian," kata dia di Gedung DPR, Selasa 31 Mei 2011.
Lebih lanjut, Hadi merinci alasan mengapa dua kementerian tersebut disclaimer. Pertama, karena dalam laporan keuangannya ada hal yang tidak memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP.
Kedua, dalam penyajian data kurang lengkap. Ketiga, adanya ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Keempat, Sistem Pengendalian Internnya masih banyak yang diperbaiki dan lemah.
Berdasarkan data Badan Pemeriksaan Keuangan, jumlah kementerian/lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpan Pengecualian meningkat dengan pesat, dari 35 Kementerian dan Lembaga pada tahun 2008 menjadi 45 pada 2009 dan sebanyak 53 pada 2010.
Jokowi Ungkap Skandal Pencucian Uang Lewat Kripto hingga Rp 139T
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap adanya ancaman baru soal tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menggunakan teknologi digital seperti kripto, NFT dan lain-lain
