- forbes.com
VIVAnews - George Soros, pialang dunia, menilai pemerintah Perancis mengambil peran penting dalam mengobati kutukan industri sumber daya alam, dalam hal ini industri pertambangan.
Alasannya, Perancis mampu mendorong pengelola industri menjalankan bisnis secara lebih transparan, utamanya dalam hal pembayaran kewajiban keuangannya.
"Presiden Nicolas Sarkozy harus mendapat apresiasi untuk inisiatifnya menerapkan kebijakan transparansi yang ketat bagi industri gas, minyak, pertambangan yang mencatatkan sahamnya di bursa Eropa," ujar Soros seperti dikutip dari www.project-syndicate.org Rabu, 8 Juni 2011.
Menurut Soros, industri minyak, gas, dan pertambangan selama ini menghasilkan jutaan dollar AS untuk pemerintah dan perusahaan setiap tahunnya. Lebih jauh, industri ekstraktif ini memerankan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di negara yang kaya sumber daya alam.
Namun sampai saat ini, kekayaan SDA yang berlimpah dari beberapa negara, belum mampu mengangkat masyarakat yang kini masih terlilit dalam kemiskinan.
Pada kenyataannya, masih banyak negara dimana masyarakatnya tidak merasakan keuntungan tersebut dan malah harus menanggung dampak sosial dan lingkungan dari operasional perusahaan tambang.
Sebagai contoh, kasus demontrasi di Afrika Utara dan Timur Tengah. Di kedua wilayah yang memiliki banyak perusahaan minyak dan gas raksasa ini, penduduk setempat menggelar aksi protes terhadap aksi korupsi dan politik represif. Di tingkat bawah, masyarakat memprotes cara pemerintah mengelola kekayaan SDA yang pada akhirnya berdampak pada keamanan pasokan energi dunia.
Melihat kondisi tersebut, Soros mengingatkan bahwa transparansi industri tersebut adalah bagian dari solusi untuk menangkal aksi tersebut. "Jika negara-negara di Eropa dapat menyetujui seluruh persyaratan bagi industri ekstraktif yang mencatatkan saham di bursa, langkah transparansi ini juga diterapkan di kantor pusat dari perusahaan tersebut," kata Soros.
Dia menambahkan, pemerintah AS sudah memilik ketentuan yang mengatur pemberitahuan informasi pada publik perihal pembayaran kepada pemerintah, melalui aturan Dood-Frank Law tahun 2010.
"Peraturan yang sama kini sedang dipertimbangkan oleh Uni Eropa (UE) dan pemerintah Perancis melihat hal ini sangat penting bagi UE untuk mengumumkan aturan baru ini pada bulan ini," ujarnya.
Sebagai informasi, peluang Perancis untuk menerapkan kebijakan tersebut terbuka lebar. Sebab, Perancis pada tahun ini bertindak sebagai presiden kelompok G-8 dan G-20. Selain itu, peran Perancis dalam organisi UE juga dianggap sangat vital.
Selebgram Chandrika Chika Terjerat Kasus Narkoba Karena Isap Rokok Elektrik Rasa Ganja
Dari keenam orang yang jadi tersangka diantaranya adalah selebgram yakni Chandrika Chika.
