BI: Pemalsu Uang Sindikat Dalam Negeri

Ilustrasi rupiah.
Sumber :
  • VIVAnews/ Tudji Martudji

VIVAnews - Bank Indonesia mengungkapkan peredaran uang palsu di Tanah Air terus meningkat. Kejahatan ini disinyalir dilakukan oleh sindikat dalam negeri.

"Sindikatnya dari dalam negeri semua, tidak ada dari luar negeri. Jadi, masyarakat harus hati-hati," kata Direktur Peredaran Uang BI, Muhammad Dahlan, di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat 10 Juni 2011.

Menurut Dahlan, BI mengetahui adanya peningkatan peredaran uang palsu yang terjadi dua tahun terakhir. Namun, temuan itu juga menunjukkan bahwa masyarakat saat ini semakin menyadari pentingnya kewaspadaan saat menerima uang.

"Itu berarti efektivitas sosialisasi yang dilakukan BI berhasil, sehingga banyak masyarakat yang melaporkan dan akhirnya dibongkar polisi," kata dia seraya menambahkan peredaran uang palsu dapat ditemui di mana pun di negeri ini.

BI sekali lagi mengimbau masyarakat untuk menerapkan metode 3D (dilihat, diraba, dan diterawang) untuk melihat keaslian uang yang diterimanya. Pola ini dianggap masih ampuh untuk mengetahui keaslian uang kertas yang beredar.

"Selain itu, Bank Indonesia terus diamanatkan untuk membuat desain uang kertas yang baik," jelasnya.

Data terakhir BI pada Maret 2011 menunjukkan pemalsuan uang di Indonesia dilakukan terhadap uang pecahan Rp100 ribu dengan porsi 58,5 persen dari seluruh temuan. Diikuti uang pecahan Rp50 ribu sebesar 33,2 persen, Rp5.000 (3,8 persen), Rp20.000 (2,3 persen), dan Rp10.000 (1,8 persen).

Temuan uang palsu paling banyak ditemukan oleh Kantor Koordinator Bank Indonesia (KKBI) Surabaya sebesar 54,7 persen dari total temuan uang palsu. Temuan lain berasal dari kantor pusat BI sebesar 21,8 persen, KKBI Semarang 9,3 persen, dan KKBI Bandung 6,4 persen. (art)

2.000 Hewan Ternak Dilakukan Vaksinasi Antisipasi Wabah PMK Secara Gratis
VIVA Militer: Pasukan milisi Republik Ossetia Selatan

Bukan Hanya Palestina, Ini 9 Negara yang Belum Diakui Keanggotannya oleh PBB

PBB memiliki anggota sekitar 193 negara. Namun, di luar jajaran negara-negara tersebut, terdapat setidaknya 9 negara yang belum mendapat pengakuan sebagai anggota PBB. 

img_title
VIVA.co.id
20 April 2024