- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi menanti niat baik Partai Demokrat untuk membantu KPK menyampaikan surat panggilan kepada kadernya Muhammad Nazaruddin. KPK sudah bertindak sesuai prosedur dalam hal pengiriman surat yaitu dengan menyampaikan ke rumah dan kantornya.
"Kalau Demokrat tahu Nazar ada dimana, antarkan saja (surat panggilan) kepada yang bersangkutan. Kalau mau membantu," kata juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin, 13 Juni 2011.
Johan menegaskan, KPK tidak bisa menerima alasan ketidakhadiran seseorang dalam pemeriksaan karena belum menerima surat panggilan. KPK sudah mengambil langkah sesuai dengan prosedur yakni menyampaikan surat ke rumah dan kantor Nazaruddin.
"Tidak bisa dong seseorang dipanggil selalu tidak hadir dengan menyatakan tidak menerima surat panggilan," kata Johan.
Namun demikian, bila yang bersangkutan belum dapat memenuhi panggilan hari ini, KPK akan menggunakan prosedur berikutnya yakni pemanggilan berikutnya. "Kalau hari ini nggak hadir maka akan dilakukan panggilan kedua sesuai prosedur," kata Johan.
Pada Jumat 10 Juni lalu, Nazaruddin tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus pengadaan barang di Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2007 senilai Rp142 miliar. KPK tidak menerima konfirmasi alasan ketidakhadiran mantan Bendahara Umum Demokrat itu.
Kini, Nazaruddin dipanggil dalam kasus yang menjadi perhatian publik, dugaan suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hingga kini, belum ada kepastian kehadiran Nazaruddin. (adi)
Rektor UNU Gorontalo Resmi Dilaporkan Polisi atas Kasus Dugaan Pelecehan Seksual
Kasus dugaan pelecehan yang dilakukan rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Gorontalo, Amir Halid kini terus berlanjut dan belasan korbannya sudah melapor ke Polisi.
