5 Indikasi Mafia Anggaran DPR

Penutupan masa sidang III Paripurna DPR
Sumber :
  • Antara/Ismar Patrizki

VIVAnews – Indonesia Budget Centre mencatat lima indikasi praktik kejahatan dalam proses pembahasan anggaran di DPR. Praktik gelap inilah yang menurut peneliti IBC Arif Nur Alam, membuat anggaran negara tidak pernah sampai seluruhnya kepada masyarakat.

Pertama, pernyataan anggota Badan Anggaran DPR Waode Nurhayati yang menyebutkan “Hampir semua anggota Banggar DPR mengutip 7,5 persen hingga 15 persen besaran dana yang dialokasikan dari perubahan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dalam APBN 2011,” dan pernyataan Wakil Ketua Banggar Tamsil Linrung yang menyebutkan bahwa semua hal bisa dimainkan oleh calo anggaran.

Kedua, Surat Menteri Keuangan Nomor S-662/MK.07/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal DPID Tahun 2011 tentang permintaan klarifikasi terhadap pimpinan Banggar mengenai 32 daerah yang memenuhi syarat untuk memperoleh alokasi DPID, tetapi ternyata tidak mendapat jatah  DPID 2011.

Ketiga, surat balasan dari Pimpinan DPR Nomor AG/9473/DPRRI/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 perihal klarifikasi Menkeu.

Keempat, munculnya dana transfer di pos dana penyesuaian yang bersifat ad hoc, di mana penentuan dan penetapan kriteria daerah yang dijadikan alokasi sasaran, dan besaran jumlah alokasi, berpotensi menimbulkan celah transaksi anggaran.

Kelima, tingginya kasus korupasi anggota DPR dan DPRD, dibandingkan dengan pejabat negara lainnya. “Kalau kejahatan ini terus dibiarkan, maka akan mencederai APBN, dan negara akan mengalami pendarahan,” ujar Arif dalam konferensi pers di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta Pusat, Senin 13 Juni 2011.

Kejahatan anggaran itu, lanjut Arif, juga menyalahi ketentuan Pasal 3 Ayat 1 UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana Keuangan Negara dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Oleh karena itu, IBC menuntut transparansi dalam proses penyusunan, pembahasan, dan penetapan alokasi APBN. Selain itu, mereka juga menginginkan adanya akses bagi publik untuk mengawasi langsung proses-proses tersebut. “Penyiasatan-penyiasatan dalam proses pembahasan akan memunculkan penjahat-penjahat anggaran di DPR,” kata peneliti IBC Ibeth Koesrini. (umi)

Nasib 5 Polisi yang Ditangkap Terkait Narkoba di Depok
Duel Dewa United vs Madura United

Drama 4 Gol Lawan Madura United, Dewa United Jaga Asa Tembus Championship Series

Dewa United menjaga asa mereka lolos ke babak Championship Series setelah menahan imbang Madura United 2-2 pada pekan ke-33 Liga 1 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang.

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024