- Antara/ Eric Ireng
SURABAYA POST– Sebagai pemimpin yang dipilih rakyat, Gubernur Jatim, Soekarwo dan Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Saifullah Yusuf dituding menganaktirikan kepentingan warganya. Kedua pimpinan Jatim ini pergi ke luar negeri dalam waktu bersamaan. Buntutnya, selama lima hari ke depan atau hingga 17 Juni nanti kursi pemimpin di Provinsi Jatim kosong melompong.
“Seharusnya tidak boleh, harus ada salah satu karena penggunaan Plt (pelaksana tugas) itu secara etika tak layak karena keduanya tidak berhalangan tetap atau mengundurkan diri,” kata pengamat administasi negara dari Universitas Airlangga (Unair), Sunaryo, Selasa 14 Juni 2011.
Apalagi, ada agenda penting yang akhirnya tertunda. Untuk diketahui, pelantikan Bupati Tuban yang masa tugasnya selesai kemarin, dipastikan molor sepekan. Sekda Tuban Jhoni Martoyo baru akan dilantik menjadi Plt. menggantikan sementara Bupati Fatkhul Huda dan Wakil Bupati Noor Nahar Hussein Senin (20/6) pekan depan.
Sekadar diketahui, setelah Gus Ipul--panggilan akrab Wagub, melakukan studi banding ke Amerika Serikat (AS) sejak 28 Mei-19 Juni, Senin giliran Pakde Karwo--sapaan akrab Soekarwo, yang pergi ke Swiss mendampingi Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menariknya, Pakde baru saja memenangi kursi Ketua Partai Demokrat, Jatim Sabtu lalu, dimana SBY sebagai Ketua Dewan Pembinanya.
“Apa pun alasannya, kekosongan kursi kepemimpinan adalah hal tabu. Meskipun Gubernur telah menunjuk Sekdaprov untuk menjalankan tugas harian,” kata Sunaryo.
Memang, kata dia, penunjukan Sekdaprov sebagai Plt Gubernur agar pemerintahan tidak kosong secara birokrasi itu benar. Tetapi secara etika politik tidak seharusnya Gubernur dan Wagub sama-sama tidak berada di Jatim. Terlebih lagi, keduanya merupakan pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
“Secara administrasi dan birokrasi memang bisa, tetapi secara etika politik itu sangat tidak etis. Keduanya kan dipilih langsung oleh rakyat sehingga harusnya juga bertanggung jawab kepada rakyat,” tuturnya.
Lantas bagaimana dengan alasan Gubernur yang mendampingi Presiden? Sunaryo berpendapat itu bukan merupakan alasan yang tepat. Terlebih mendampingi Presiden hingga ke luar negeri dalam beberapa hari. Seharusnya, kata dia, seorang Gubernur dan Wakil Gubernur yang yang dipilih langsung oleh rakyat bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya.
“Tidak ada alasan sebenarnya, toh satu pasang ini juga dipilih langsung oleh rakyat. Bukan dipilih Presiden, sehingga tanggung jawabnya juga kepada rakyat,” katanya.
Terpisah Ketua Komisi A (Pemerintahan) DPRD Jatim Sabron Pasaribu mengatakan kekosongan kepemimpinan di Jatim merupakan preseden buruk. Ia menilai tidak seharusnya Gubernur dan Wagub pergi secara bersamaan.
“Mestinya tidak bersamaan perginya, karena akan ada kekosongan, dan ini preseden buruk bagi pemerintah,” katanya.
Politisi Partai Golkar itu melanjutkan jika presiden melakukan kunjungan ke luar negeri, maka wakilnya tetap tinggal di tanah air untuk menjalankan roda pemerintahan. Sehingga tidak pernah terjadi presiden dan wakil presiden bepergian ke luar negeri dalam waktu bersamaan.
“Kalau tidak terlalu penting untuk kepentingan Jatim, tak usahlah ke luar negeri. Apalagi sampai bersamaan seperti sekarang ini,” katanya.
Sementara itu, Kabag Humas Pemprov Jatim Gunarto menjelaskan Gubernur sudah menunjuk Sekdaprov sebagai Plt Gubernur. Sebelum berangkat, Gubernur sudah memberikan arahan kepada Sekdaprov. Baik Gubernur dan Wagub selama melakukan kunjungan tidak ditemani oleh staf maupun Kepala Dinas.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Rasiyo mendapatkan tugas tambahan sebagai Plt Gubernur Jatim hingga 17 Juni mendatang. Rasiyo menjelaskan, selain mendampingi Presiden, Soekarwo juga akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan susu.
“Seluruh kepala dinas telah diminta untuk membantu Sekretaris Daerah dalam menjalankan tugas selama ditinggal Gubernur maupun Wagub,” kata Gunarto.
Gus Ipul sendiri ke AS bersama mantan bupati Lamongan Masfuk,Yosi Gusman dari pimpinan PKS, Rafael Haven dari Foker, Taufik Hidayat Putra dari Bapenas, serta dari Radio Bahana Arauna Manukwari Papua Barat. Di sana, Gus Ipul dan rombongan bertemu dengan pejabat pemerintah setempat, senator dan politisi.
Sedangkan Gubernur akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan susu, PT Nestle. Penanda tanganan tersebut terkait dengan kerjasama penambahan kapasitas penyerapan susu dari Jatim untuk diproduksi PT Nestle.
Yopi Widodo
Imbas Kematian Siswa Diduga Dianiaya, Kepala Sekolah SMKN 1 Nias Selatan Dibebastugaskan
"Sanksi sementara terhadap kepala sekolah, kami memberikan sanksi sesuai dengan aturan. Saat ini, proses pembelajaran berlangsung tanpa kepala sekolah (dibebastugaskan).
