- ANTARA/Ismar Patrizki
VIVAnews - Pemerintah perlu bertindak tegas terhadap perusahaan jasa pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah. Ini menyusul banyaknya TKI yang harus kehilangan nyawa di negeri orang, termasuk Ruyati yang dihukum pancung di Arab Saudi.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, mengatakan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga harus menertibkan dan memperketat izin mendirikan perusahaan jasa pengiriman TKI.
"Jangan sembarangan dikasih, kalau bisa dibatasi hanya 10 perusahaan," kata Sofjan di Jakarta, Selasa, 21 Juni 2011. "Pemerintah menunjuk siapa yang paling kredibel, dan setelah itu mereka ikut bertanggungjawab."
Sofjan mengakui bahwa nilai bisnis pemberangkatan tenaga kerja sangat menjanjikan. Beberapa perusahaan diuntungkan karena mengambil komisi banyak dari TKI. "Tetapi sebagai bangsa, kami tidak banyak diuntungkan," katanya. "Mereka pahlawan devisa, tapi gaji di sana kecil."
Menurut Sofjan, saat ini hanya calo-calo saja yang diuntungkan. Setelah itu, bila ada masalah, calo-calo itu lari. "Saya tidak tahu pasti berapa jumlah setorannya, tapi jumlahnya banyak," katanya.
Selain itu, Sofjan memandang, pemerintah saat ini harus mempunyai aturan yang jelas mengenai kerja sama pengiriman TKI. "Tidak bisa kejadian-kejadian ini terulang lagi. Perhatian pemerintah terhadap TKI sangat kurang," ujarnya.
Dia juga menilai pemerintah harus bersikap tegas terhadap pemerintahan Arab Saudi. "Pemerintah harus betul-betul memberikan pengertian kepada Arab Saudi bahwa cara-cara seperti ini tidak bisa diteruskan, karena masih ada beberapa TKI yang akan mengalami nasib sama seperti Ruyati," kata dia.
Pengusaha senior ini juga mengkritisi pelatihan bagi TKI. Menurut dia, tanpa pelatihan yang baik, TKI tidak akan tahu apa yang harus dilakukan, termasuk saat kejadian darurat. "Kalau tidak ada training, calon TKI jangan dikirim," ujarnya. (art)
Survei di Atas 50 Persen, Elite Golkar Dorong Ridwan Kamil Maju Pilgub Jabar Ketimbang Jakarta
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan Golkar cenderung mendorong Ridwan Kamil (RK) maju di Pilkada Jawa Barat ketimbang DKI Jakarta.
