- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Ketua Bidang Tenaga Kerja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang juga Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengancam memboikot Menteri Tenaga Kerja, Muhaimin Iskandar, saat membahas anggaran APBN Perubahan.
Menurut Tjiptaning, rapor kinerja Muhaimin merah. "Yang berhak memberhentikan menteri memang SBY, tapi siapapun bisa menilai. Sebagai mitra kerja, kami menilai rapor Muhaimin merah. Jangankan menterinya diganti, presidennya pun saya setuju" kata Tjiptaning di DPR, Kamis 23 Juni 2011.
Penilaian yang sama juga diberikan untuk Jumhur Hidayat, Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesi. "Jumhur juga merah," ujarnya.
Muhaimin ketika dimintai konfirmasi soal ini mengatakan, "Usulan itu dari siapa? Kalau dari politisi, ya saya bilang, sesama bus kota dilarang saling mendahului."
Tjiptaning mengungkapkan, pada setiap rapat di Komisi IX, yang membidangi tenaga kerja, Muhaimin selalu menyatakan bisa membenahi persoalan TKI dan mengontrol lembaga penyalurnya. "Kenyataannya, pemancungan Ruyati tidak diketahui," ujarnya.
Dia menilai, sampai saat ini kerja BNP2TKI dan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penyaluran Tenaga Kerja Kemenakertrans masih tumpang tindih. "Sepertinya konflik dibina panjang antara Binapenta dan BNP2TKI. Ini bisa jadi satu konsorsium," ujarnya.
Ribka menyatakan Menakertrans perlu diboikot dalam pembahasan anggaran karena kasus tersebut. "Masalah susu dan sapi saja banyak yang interupsi, apalagi ini untuk nyawa warga negara kita," ujarnya.
Komisi IX, kata dia, pernah mengundang Menakertrans untuk rapat dengar pendapat. Namun, Muhaimin kerap tak hadir dengan banyak alasan. "Tapi, begitu dengar mau bahas APBNP, kemarin Sekjennya telepon saya, Pak Muhaimin minta diagendakan rapat dengan komisi IX. Saya jawab tidak ada cerita, kami boikot," katanya.