- ANTARA/SAPTONO
VIVAnews - Keberadaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dinilai masih relevan dalam mengurus Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menganggap, lembaga tersebut sangat penting, khususnya dalam hal koordinasi terkait persoalan TKI.
"BNP2TKI memudahkan kita sebagai pintu koordinasi. Tinggal bagaimana koordinasi lebih kongkrit, sehingga pemberdayaan maksimal," ujar Menakertrans di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 25 Juni 2011.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan bahwa ia baru membantu kerja BNP2TKI bila ada kemacetan dalam kinerjanya. Sebab sebagai menteri, dirinya lebih fokus dalam hal kebijakan.
"Sebanyak 99 persen kerja operasional mengurusi TKI ada di BNP2TKI. 100 persen policy di saya, operasional ada di BNP2TKI," ujar Menakertrans.
Sementara itu, terkait keberadaan Satgas TKI, Muhaimin mengatakan lembaga baru itu hanya akan memfokuskan diri pada perlindungan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, khususnya mereka yang terancam hukuman mati.
"Satuan tugas ini kita bentuk sebelum langkah-langkah yang lebih konprehensif dalam hal penanganan tenaga kerja Indonesia maupun warga negara Indonesia yang terancaman hukuman berat, seperti ancaman pidana hukuman mati," ujarnya.
Oknum Anggota Polisi di Bone Pakai dan Edarkan Sabu-sabu ke Warga
Seorang oknum anggota polisi inisial H (30), di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ditangkap. Anggota Polri berpangkat Briptu diringkus lantaran ketahuan menjual sabu-sabu.
