- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews – Wakil Ketua DPD La Ode Ida meminta Ketua DPR Marzuki Alie tidak sekedar mengungkapkan dugaan penggelembungan (mark-up) anggaran pembangunan Gedung Perwakilan DPD. Ia menuntut Marzuki untuk menunjukkan bukti-bukti terkait tudingannya itu.
“Harus tunjukkan buktinya dong. Kalau berdasarkan dugaan, itu tidak terlalu pas diungkapkan Marzuki Alie. Dia harus tunjukkan bukti-buktinya,” tegas La Ode di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 27 Juni 2011. Selain itu, menurutnya, Marzuki juga harus bertanya kepada Sekjen DPD untuk mengetahui benar atau tidaknya ada mark-up anggaran itu.
“Tanya saja kepada Sekjen DPD yang menangani proyek pembangunan gedung itu, sehingga clear,” kata La Ode. Kalau perlu, imbuhnya, Marzuki juga bisa meminta dokumen terkait proyek tersebut sehingga ia bisa memeriksa silang soal kebenaran tuduhan yang dilemparnya.
La Ode menjelaskan, anggaran proyek pembangunan Gedung Perwakilan DPD telah melalui persetujuan DPR. Oleh karena itu, katanya, jika Marzuki selaku Ketua DPR menilai ada penggelembungan anggaran di dalamnya, maka harus dipertanyakan kepada DPR sebelumnya menyetujui proyek tersebut.
“Ini jelas membingungkan. Kalau dibilang mark-up anggaran, berarti mereka (DPR) yang menyetujui mark-up,” kata La Ode. Sebelumnya, Marzuki mengaku mendapat bocoran dari internal DPD yang menyebut adanya penggelembungan anggaran dalam proyek pembangunan Gedung DPD di 33 provinsi. Tiap gedung disebut-sebut menghabiskan dana Rp30 miliar.
Marzuki mengatakan, anggaran Rp30 miliar terlalu besar untuk sebuah gedung dengan empat lantai. Dengan anggaran sebanyak itu, politisi Demokrat itu memperkirakan alokasi pembangunan mencapai Rp10 juta per meter. “Padahal rencana pembangunan Gedung Baru DPR setinggi 36 lantai yang mendapat protes keras masyarakat, setiap meternya hanya Rp6 juta,” tutur Marzuki.
Marzuki yang beristrikan anggota DPD itu juga berpendapat, rencana pembangunan Gedung DPD hanya akan menambah utang negara. Terlebih, menurutnya, DPD belum memerlukan gedung sebagai kantor. “Membangun gedung itu biayanya dari surat utang negara. Apa Anda rela membangun dengan menambah utang negara?” kata dia. (eh)
Tim Pengawal Anies Pamitan usai Pilpres 2024 Berakhir
Tugas tim pengawal yang melekat pada Anies Baswedan selaku Capres 2024 nomor urut 01 telah selesai dan mereka telah berpamitan kepada Anies dan Keluarga.
