- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews – Pimpinan dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah pagi ini akan menggelar konferensi pers guna mengklarifikasi dugaan penggelembungan dana dalam proyek pembangunan gedung Perwakilan DPD senilai total Rp990 miliar di 33 provinsi di seluruh Indonesia.
Tudingan penggelembungan anggaran itu pertama kali dilontarkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie. Marzuki yang beristrikan anggota DPD asal Sumatera Selatan, Asmawati, mengaku mendapat bocoran dari pihak internal DPD. Marzuki sendiri tidak menyebut siapa yang memberinya bocoran itu.
“Pagi ini, jam 11.00 WIB, ada konferensi pers oleh wakil ketua DPD dan ketua PURT DPD di Gedung Nusantara III lantai 8,” kata Sekjen DPD Siti Nurbaya Bakar kepada VIVAnews.com di Jakarta, Selasa, 28 Juni 2011.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPD, La Ode Ida, meminta Ketua DPR Marzuki menunjukkan bukti-bukti soal tudingannya itu. “Dia harus tunjukkan bukti-buktinya,” kata La Ode.
Ia menjelaskan, anggaran proyek pembangunan Gedung Perwakilan DPD telah melalui persetujuan DPR. Oleh karena itu, katanya, jika Marzuki selaku ketua DPR menilai ada penggelembungan anggaran di dalamnya, maka harus dipertanyakan kepada DPR sebelum menyetujui proyek tersebut.
“Ini jelas membingungkan. Kalau dibilang mark-up anggaran, berarti mereka (DPR) yang menyetujui mark-up,” kata La Ode.
Secara terpisah, Ketua DPD Irman Gusman menegaskan, kantor Perwakilan DPD di tiap daerah sangat penting untuk menunjang kinerja DPD. “Kami butuh kantor sendiri. Sudah tujuh tahun DPD belum punya kantor sendiri,” kata Irman.
Marzuki menilai, anggaran Rp30 miliar terlalu besar untuk sebuah gedung dengan empat lantai. Dengan anggaran sebesar itu, politisi Demokrat itu memperkirakan alokasi pembangunan mencapai Rp10 juta per meter. “Padahal rencana pembangunan gedung baru DPR setinggi 36 lantai yang mendapat protes keras masyarakat, setiap meternya hanya Rp6 juta per meter,” tutur Marzuki.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Haryono Umar, meminta Marzuki untuk mengadukan dugaan penggelembungan anggaran pembangunan gedung Perwakilan DPD itu ke KPK. “Kalau punya bukti, sampaikan ke KPK,” kata dia. (art)