- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews – Ketua DPD Irman Gusman menyatakan, Ketua DPR Marzuki Alie tidak mendapat informasi utuh soal rencana pembangunan Gedung Perwakilan DPD. Oleh karena itu, ia menilai tudingan penggelembungan anggaran yang dilontarkan oleh Marzuki sama sekali tidak berdasar.
“Ini semua kan masih dalam proses, baru rencana dibangun. Estimasi saja belum ada, baru plafon saja,” kata Irman kepada VIVAnews, Selasa 28 Juni 2011. Ia menegaskan, DPD pun sebetulnya belum menetapkan anggaran pembangunan Gedung Perwakilan yang nantinya akan didirikan di 33 provinsi di seluruh Indonesia.
Irman mengingatkan, sebagai lembaga negara yang sudah berusia tujuh tahun, sampai saat ini DPD belum memiliki gedung sendiri. Padahal, ujarnya, lembaga negara lain seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang berusia sama seperti DPD, sudah memiliki gedung sendiri.
Irman pun membantah tuduhan Marzuki yang menyebut pembangunan Gedung Perwakilan DPD tidak ada gunanya. “DPD itu orang daerah, bersidang di Jakarta. Ada waktu bagi anggota DPD untuk kembali ke daerah, sama seperti yang dilakukan anggota DPR pada masa reses,” jelas Irman.
Jadi, kata senator asal Sumatera Barat itu, Kantor Perwakilan DPD di tiap daerah diperlukan sebagai tempat bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi mereka. “Supaya komunikasi jalan terus,” katanya. Sebetulnya, tutur Irman, saat ini DPD sudah meresmikan beberapa kantor perwakilan di sejumlah daerah.
Tapi, imbuhnya, gedung kantor itu bukan milik DPD sendiri, melainkan pinjaman dari pemerintah daerah setempat. Misalnya, Kantor DPD di Gorontalo, Sulawesi Utara. “Gubernur menghibahkan tanahnya untuk digunakan oleh DPD, karena DPD memang diperlukan di daerah,” kata Irman.
Ia menambahkan, kebanyakan kepala-kepala daerah di Indonesia Timur memang aktif membantu DPD. “Itu karena DPD merupakan pilar utama otonomi daerah. Jadi, dengan adanya DPD di daerah-daerah, aspirasi bisa langsung terserap,” kata dia.
Sebelumnya, Marzuki mengaku mendapat bocoran dari pihak internal DPD yang menyebut adanya penggelembungan anggaran dalam proyek pembangunan Gedung DPD di 33 provinsi. Tiap gedung disebut-sebut menghabiskan dana Rp30 miliar, sehingga total pembangunan bernilai Rp990 miliar.
Marzuki mengatakan, anggaran Rp30 miliar terlalu besar untuk sebuah gedung dengan empat lantai. Dengan anggaran sebanyak itu, politisi Demokrat itu memperkirakan alokasi pembangunan mencapai Rp10 juta per meter. “Padahal rencana pembangunan Gedung Baru DPR setinggi 36 lantai yang mendapat protes keras masyarakat, setiap meternya hanya Rp6 juta,” kata Marzuki. (eh)
PKS Bakal Gelar Halal Bihalal Sabtu, Prabowo-Gibran dan Semua Parpol Diundang
PKS akan menggelar acara halal bihalal pada Sabtu, lusa, di kantor DPP PKS. Semua paslon capres cawapres diundang, termasuk parpol
