VIVAnews - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara mengusulkan stok bahan bakar minyak di sejumlah depo milik PT Pertamina dipisahkan dengan stok pemerintah dan stok perusahaan.
"Sistem pemisahan itu sama seperti yang berlaku pada beras di Perum Bulog," ujar Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu di ruang kerjanya, Jakarta, Senin 19 Januari 2009.
Menurut Said, sejumlah negara selama ini membebankan kewenangan menangani stok nasional kepada pemerintah. Sehingga nantinya tidak seluruh beban masalah BBM ditanggung Pertamina. "Harus dipisahkan antara Pertamina sebagai perusahaan dan Pertamina yang mengurus kepentingan nasional," katanya.
Selama ini, selain sebagai perusahaan profit, Pertamina juga melaksanakan kewajiban sebagai penyedia BBM bersubsidi dan elpiji bersubsidi.
Sadis! Polisi di Bulukumba Tega Aniaya Siswi SMA hingga Patah Tulang dan Rahang Bengkak
Anggota polisi berinisial Briptu AD itu sudah diamankan dan tengah jalani pemeriksaan oleh divisi Propam.
