- AP Photo/Eduardo Verdugo
VIVAnews - Pada dua tahun lalu, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) menskors Honduras dari keanggotaan. Keputusan itu diambil melalui pemungutan suara setelah Honduras menolak memulihkan jabatan presiden yang digulingkan, Jose Manuel Zelaya.
Militer mengudeta Zelaya pada 28 Juni 2009 dan memaksanya mengungsi ke Kosta Rika. Zelaya dijatuhkan karena mengeluarkan referendum untuk memperpanjang masa jabatannya. Pemimpin Parlemen Roberto Micheletti terpilih menggantikan Zelaya hingga pemilihan umum November mendatang.
Sebelumnya, OAS telah menetapkan tenggat waktu bagi Honduras untuk mengembalikan Zelaya ke posisinya. Namun, pemerintah transisi Honduras mengatakan kepada Sekretaris Jenderal OAS bahwa mereka tidak akan mengizinkan Zelaya kembali memegang tampuk kekuasaan.
Pemerintah Honduras mengatakan negaranya siap mengundurkan diri dari OAS daripada mengembalikan jabatan Zelaya. "Jika OAS menganggap kami tidak berhak menjadi anggotanya, kami akan membatalkan seluruh keanggotaan Honduras," kata Deputi Menteri Luar Negeri Honduras Marta Lorena Alvarado seperti dikutip laman stasiun televisi CNN.
Zelaya saat itu bertekad akan segera pulang ke Honduras. "Saya hanya berusaha menegakkan sistem," kata Zelaya di hadapan para delegasi OAS di Washington.
Sedangkan Micheletti menuturkan, akan segera menahan Zelaya saat presiden yang terpilih pada pemilihan 2006 lalu itu bila menginjakkan kaki kembali di tanah Honduras. Micheletti juga menegaskan bahwa Zelaya tidak dikudeta.
"Sebenarnya yang terjadi adalah transfer kekuasaan sesuai hukum yang ditetapkan Parlemen," ujar Micheletti.
Sementara itu, Uni Eropa dan beberapa negara lain telah menarik pulang duta besar mereka dari Honduras. Amerika Serikat dan Bank Dunia juga menghentikan sejumlah dana bantuan.
Pemilu di AS dan Eropa Diprediksi akan Pengaruhi Iklim Investasi Indonesia
Selain Indonesia, tahun 2024 akan ada 64 negara yang juga menyelenggarakan pemilu. Sebagian besar Pemilu 2024 akan terjadi di Benua Eropa, dimana akan ada 19 negara yang
