- VIVAnews/Dedy Priatmojo
VIVAnews – Siang ini, Badan Kehormatan DPR memanggil Sekjen Mahkamah Konstitusi Djanedjri Gaffar untuk memberikan keterangan terkait Muhammad Nazaruddin, anggota DPR dari Fraksi Demokrat, yang diduga melakukan pelanggaran etika dengan memberikan uang kepada Sekjen MK.
“Betul, terkait dugaan kasus pemberian uang Nazaruddin ke MK. Kita kan butuh keterangan terkait dari dia,” kata anggota BK, Beta Ugun, di Gedung DPR RI Kamis 7 Juli 2011. Beberapa waktu lalu, Ketua MK Mahfud MD melaporkan Nazaruddin ke Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, terkait pemberian suap oleh mantan Behadahara Umum Demokrat tersebut kepada Sekjen MK.
“Kami akan proses lagi dugaan kasus beberapa pelanggaran etika. Ada beberapa nama yang kami proses. Kami akan melakukan pendalaman dengan mengumpulkan informasi tentang dugaan pelanggaran etika itu,” kata Ketua BK M. Prakosa. Ia menambahkan, untuk itulah BK berupaya mengumpulkan informasi dari pihak yang mengetahui persoalan tersebut.
Beta menyatakan, kemungkinan DPR akan meminta Sekjen MK untuk memberikan data-data yang ia miliki seputar kasus pemberian uang tersebut. “Negara kita kan negara hukum, jadi tidak bisa hanya berdasarkan pernyataan. Perlu bukti,” kata dia.
Sebelumnya, berdasarkan pengakuan Sekjen MK, Nazaruddin memberikan uang sejumlah Sin$120 ribu sebagai tanda persahabatan. Pemberian uang itu terjadi pada tahun 2010. Djanedjri sendiri tidak tahu pasti untuk apa uang itu, karena Nazaruddin saat itu tidak sedang berpekara di MK. Namun ia sudah mengembalikan uang tersebut kepada Nazaruddin.
Nazaruddin sendiri saat ini tersandung sejumlah kasus. Ia ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap Kemenpora soal pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Polri pun telah mengirim red notice kepada Interpol, sehingga anggota Komisi VII DPR itu kini berstatus buron internasional. (ren)
BMKG Temukan Ketebalan Tutupan Es di Papua Berkurang 4 Meter
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melakukan pemantauan tutupan es atau gletser di Puncak Jaya pada 2009-2023.
